Kekurangan BBM, Sri Lanka Tutup Sekolah, Batasi Pekerjaan

Pihak berwenang Sri Lanka, Jumat (20/5) menutup sekolah dan meminta pejabat publik untuk tidak datang bekerja. Mereka mengambil langkah ini karena putus asa mengatasi kekurangan bahan bakar akut yang diperkirakan berlangsung beberapa hari di tengah krisis ekonomi terburuk negara itu dalam puluhan tahun.

Kementerian Administrasi Publik meminta pegawai publik kecuali yang melakukan layanan penting, agar tidak datang bekerja pada hari Jumat (20/5), “mengingat kekurangan bahan bakar saat ini dan masalah fasilitas transportasi” di seluruh negeri.

Sekolah-sekolah swasta juga tutup, Jumat (20/5), di tengah memburuknya kekurangan bahan bakar. Ribuan orang antre di stasiun-stasiun pompa bensin di seluruh negeri selama berhari-hari. Sri Lanka kini hampir tanpa bensin dan juga menghadapi kekurangan bahan bakar lainnya.

Para pengendara antre di luar SPBU untuk membeli bensin di Kolombo, Sri Lanka, Jumat, 20 Mei 2022. (AP Photo/Eranga Jayawardena)

Para pengendara antre di luar SPBU untuk membeli bensin di Kolombo, Sri Lanka, Jumat, 20 Mei 2022. (AP Photo/Eranga Jayawardena)

Pemerintah kesulitan mendapatkan uang untuk membayar impor bahan bakar, gas dan kebutuhan lain dalam beberapa bulan ini karena negara kepulauan di Samudra Hindia itu berada di ambang kebangkrutan.

Kesulitan ekonomi telah menuai krisis politik, dengan pemerintah menghadapi protes yang meluas. Presiden Gotabaya Rajapaksa Jumat melantik sembilan menteri kabinet, total 13, sementara ia berusaha menstabilkan pemerintah setelah rangkaian pengunduran diri para menteri.

Pengunjuk rasa memblokir jalan-jalan utama untuk menuntut gas dan bahan bakar, dan stasiun televisi menunjukkan orang-orang di beberapa daerah memperebutkan stok yang terbatas.

Pihak berwenang mengumumkan pemadaman listrik di seluruh negeri hingga empat jam sehari karena mereka tidak bisa memasok bahan bakar yang cukup ke pembangkit listrik. Sri Lanka telah menangguhkan pembayaran sekitar $7 miliar pinjaman luar negeri yang jatuh tempo tahun ini dari $25 miliar yang akan dilunasi pada 2026.

Total utang luar negeri negara itu adalah $51 miliar. Kementerian keuangan mengatakan negara itu hanya memiliki $25 juta dalam cadangan devisa yang bisa digunakan.

Pengunjuk rasa menduduki pintu masuk kantor presiden selama lebih dari sebulan, menuntut agar Rajapaksa mengundurkan diri. [ka/ab]

|0|https://www.voaindonesia.com/a/kekurangan-bbm-sri-lanka-tutup-sekolah-batasi-pekerjaan/6582308.html|1|https://gdb.voanews.com/03190000-0aff-0242-ac48-08da3a76da45_w1200_r1.jpeg|2|www.voaindonesia.com|E|

PKS: Harkitnas momentum bangkitkan solidaritas sosial

Alhamdulillah saat ini COVID-19 mereda dan masyarakat bisa kembali beraktivitas meski tetap harus waspada

Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Aljufri menyatakan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 20 Mei 2022 merupakan momentum seluruh elemen bangsa mengokohkan semangat solidaritas sosial nasional.

“Dua tahun lebih bangsa kita dan dunia dihantam pandemi COVID-19, kondisi perekonomian nasional di awal pandemi juga sedang mengalami penurunan sehingga dampaknya cukup dalam terhadap ekonomi rakyat. Alhamdulillah saat ini COVID-19 mereda dan masyarakat bisa kembali beraktivitas, meski tetap harus waspada,” kata Salim dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan dalam kondisi tersebut, seluruh elemen bangsa harus bahu membahu, bekerja sama, dan gotong royong untuk menghadirkan solusi bagi masyarakat yang terdampak pandemi.

Menurut dia, bangsa Indonesia memiliki modal sosial yang besar yaitu semangat solidaritas sosial.

“Luar biasa solidaritas sosial kita terhadap sesama anak bangsa terutama selama pandemi COVID-19 sehingga kita saksikan semua bergerak. Pemerintah bergerak, swasta bergerak, ormas dan masyarakat sipil bergerak, partai politik bergerak, relawan bergerak, semua membantu meringankan beban masyarakat,” ujarnya.

Dia menekankan, agar semangat solidaritas sosial nasional jangan sampai kendor apalagi hilang, terutama setelah pandemi mereda.

“Bangsa Indonesia harus fokus membangkitkan ekonomi rakyat yang terpuruk,” katanya.

Menurut dia, selain banyak pekerjaan rumah untuk memperkuat fundamental ekonomi nasional, solidaritas sosial menjadi kunci dan solusi bangkit dari keterpurukan COVID-19. Untuk itu sejumlah syarat harus menjadi perhatian.

“Pertama, pemerintah termasuk legislatif dan yudikatif harus menghadirkan kebijakan yang benar-benar prorakyat, kebijakan yang menguatkan pemerataan, keadilan sosial, dan kohesi di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara,” katanya.

Kedua menurut dia, seluruh elemen bangsa di pemerintahan, partai politik, swasta, ormas hingga masyarakat sipil harus mengedepankan semangat kebangsaan di atas kepentingan golongan.

Ketiga, menurut dia, bangsa Indonesia perlu terus menerus memupuk keteladanan di tengah masyarakat, misalnya, melakukan sesuatu secara konsisten dan tidak perlu banyak berdebat dan berpolemik.

Karena itu, dia menilai, Harkitnas harus menjadi momentum bangsa Indonesia untuk terus menyalakan api semangat solidaritas sosial nasional hingga bangsa Indonesia benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Achmad Zaenal M
COPYRIGHT © ANTARA 2022

|0|https://www.antaranews.com/berita/2892773/pks-harkitnas-momentum-bangkitkan-solidaritas-sosial|1|https://img.antaranews.com/cache/800×533/2022/05/20/8D51705D-D081-4014-8C60-93BC24EDED21.jpeg|2|www.antaranews.com|E|

Sekjen MPR: Konferensi APHTN-HAN forum kuatkan demokrasi dan nomokrasi

Tema-tema yang dibahas secara khusus, di antaranya dalam rangka penguatan demokrasi dan nomokrasi.

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono mengatakan Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) merupakan forum yang terbuka untuk kepentingan pengembangan demokrasi dan memperkokoh nomokrasi yang menjadi fondasi dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Forum tersebut, kata Ma’ruf Cahyono, mendiskusikan penataan sistem ketatanegaraan, secara khusus terkait dengan negara hukum dan demokrasi pascaperubahan UUD 1945.

“Ini forum yang sangat terbuka sehingga substansi yang dibahas bisa saling berkaitan,” kata Ma’ruf dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Hal itu termasuk juga isu terkini tentang perpanjangan masa jabatan presiden. Namun, semua pembahasan itu adalah untuk kepentingan pengembangan demokrasi dan memperkokoh nomokrasi yang menjadi fondasi dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hal itu dikatakannya usai pembukaan Konferensi Nasional APHTN-HAN di Denpasar, Bali, Kamis (19/5).

Ma’ruf menjelaskan bahwa peserta Konferensi Nasional APHTN-HAN ini sangat beragam, terutama datang dari disiplin ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Dalam konferensi itu, semua isu negara hukum demokrasi didiskusikan dan dibahas.

Dijelaskan pula bahwa ada tema-tema khusus yang sudah ditentukan seperti penataan di bidang legislasi dan peraturan kebijakan, Pokok-Pokok Haluan Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, perkembangan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dan perizinan pasca-UU Cipta Kerja.

“Semua isu di antaranya tema-tema yang sudah ditentukan akan saling berkaitan. Saya melihat tema-tema yang dibahas secara khusus, di antaranya dalam rangka untuk penguatan demokrasi dan nomokrasi,” ujarnya.

Dalam konferensi nasional tersebut, kata Ma’ruf​​​​​​, pembahasan dan diskusi beragam isu tersebut akan berlangsung dinamis.

Ia berharap konferensi tersebut bisa melihat sejauh mana dinamika diskursus dan orientasi yang dibangun untuk memberikan kontribusi yang besar bagi penataan demokrasi dan nomokrasi.

“Orientasinya tentu saja adalah untuk membangun masyarakat dan bangsa sesuai dengan ideologi Pancasila. Jadi, terkait society, nation, dan state setidaknya menjadi titik orientasi dalam konferensi nasional ini, terutama dalam dua hal, yaitu demokrasi dan nomokrasi,” katanya.

Dari konferensi itu, kata dia, lahir simpulan-simpulan dan rekomendasi-rekomendasi atas tema-tema yang dibahas dan didiskusikan.

Menurut dia, sebelum penyelenggaraan konferensi nasional, telah diterima tulisan atau makalah terkait dengan isu dan tema dari para staf pengajar maupun peneliti di kementerian/lembaga.

“Tulisan-tulisan itu sudah di-review sehingga memiliki bobot, kualifikasi, dan substansi yang diharapkan menjadi simpulan dan rekomendasi yang tajam untuk sistem ketatanegaraan ke depan,” ujarnya.

Konferensi Nasional APHTN-HAN dengan tema “Dinamika Negara Hukum Demokratis Pasca-Perubahan UUD 1945” merupakan kerjasama MPR RI dan APHTN-HAN.

Konferensi nasional ini dihadiri Ketua MPR Bambang Soesatyo yang hadir secara virtual menyampaikan pidato kunci sekaligus membuka konferensi.

Peserta konferensi nasional APHTN-HAN ini diikuti sekitar 100 peserta yang telah berhasil lolos seleksi dari 250 tulisan atau makalah yang telah direviu. Peserta tidak hanya dari akademisi, tetapi juga dari para peneliti kementerian/lembaga.

Baca juga: Mahfud MD ingatkan ahli hukum jangan terjebak keberpihakan politik

Baca juga: Mahfud MD tunjuk Suko Wiyono jadi Pelaksana Tugas Ketua APHTN-HAN

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2022

|0|https://www.antaranews.com/berita/2892757/sekjen-mpr-konferensi-aphtn-han-forum-kuatkan-demokrasi-dan-nomokrasi|1|https://img.antaranews.com/cache/800×533/2022/05/20/D65415EC-7F93-41FE-815C-6BA1959B6F48.jpeg|2|www.antaranews.com|E|

Ketum PP Muhammadiyah doakan Partai Ummat lolos jadi peserta pemilu

Yogyakarta (ANTARA) – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berharap Partai Ummat bisa lolos sebagai peserta Pemilu 2024.

“Tentu sebagaimana Muhammadiyah terbuka untuk semua partai yang telah bersilaturahmi, harapan kami bahwa Partai Ummat dapat menjadi peserta Pemilu,” kata Haedar Nashir seusai menerima silaturahim sejumlah pengurus Partai Ummat di Gedung PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro, Yogyakarta, Jumat.

Selain menjadi peserta pemilu, ia berharap partai yang dideklarasikan pada April 2021 itu menjadi partai yang dapat melakukan pendidikan politik bagi masyarakat serta ikut membangun negara sesuai yang dicita-citakan oleh para pendiri republik ini.

Haedar juga berpesan agar dalam berpolitik, parpol yang didirikan oleh politikus senior nasional Amien Rais itu mengedepankan basis sila keempat Pancasila untuk membangun semangat musyawarah dan kemakmuran, yakni sila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Baca juga: Partai Ummat bakal gandeng loyalis Amien Rais

“Semoga Partai Umat mampu ‘berfastabiqul khairat’ (berlomba dalam kebaikan), berlomba secara sehat dan demokratis dengan partai-partai lain sehingga kehadiran Partai Umat juga menjadi kekuatan bagi partai-partai politik di Indonesia sebagai sebuah sistem politik modern yang membawa Indonesia semakin demokratis,” kata dia.

Ia meminta baik Partai Ummat maupun partai-partai lain di Indonesia mampu berkolaborasi untuk bersama-sama membangun Indonesia.

“Berkolaborasi secara sehat untuk membangun Indonesia menjadi negara yang makin bersatu, berdaulat, maju, adil, dan makmur sebagaimana diamanatkan konstitusi sekaligus mampu merekatkan persatuan bangsa,” ucap Haedar.

Baca juga: Ridho Rahmadi: Partai Ummat siap berkompetisi pada Pemilu 2024

Baca juga: PAN: Hadirnya Partai Ummat justru tak akan ada konflik di internal

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2022

|0|https://www.antaranews.com/berita/2892741/ketum-pp-muhammadiyah-doakan-partai-ummat-lolos-jadi-peserta-pemilu|1|https://img.antaranews.com/cache/800×533/2022/05/20/IMG_20220520_214550.jpg|2|www.antaranews.com|E|

Presiden Jokowi menerima Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat di Istana Bogor


Presiden Joko Widodo (kiri) menyampaikan arahan saat menerima Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/5/2022). ANTARA FOTO/Biro Pers Setpres – Rusman/aww.
|0|https://www.antaranews.com/foto/2892717/presiden-jokowi-menerima-majelis-rakyat-papua-dan-papua-barat-di-istana-bogor|1|https://img.antaranews.com/cache/800×533/2022/05/20/antarafoto-presiden-terima-majelis-papua-20052022-1.jpg|2|www.antaranews.com|E|

KPPOD: Perhatikan aspek penguatan daya saing daerah dalam kebijakan

Jakarta (ANTARA) – Peneliti Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan Komite Pemantauan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Eduardo Edwin Ramda berharap pemerintah mulai membuat kebijakan yang memperhatikan aspek-aspek penguatan daya saing daerah demi memajukan pembangunan daerah.

“Kami berharap tataran kebijakan pusat dan daerah mulai memperhatikan aspek-aspek yang perlu dilihat dalam upaya penguatan daya saing daerah,” kata Edwin saat menjadi narasumber dalam webinar “Apa Kabar Pembangunan Berkelanjutan di Daerah?”, Kamis (19/5), sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Contohnya, lanjut dia, dalam konteks pemulihan pascapandemi COVID-19, kebijakan pemerintah di pusat dan daerah sepatutnya tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga aspek-aspek yang berkenaan dengan penguatan daya saing daerah, seperti sektor lingkungan, sosial, bahkan memastikan optimalisasi konsep tata kelola pemerintahan yang baik tetap berjalan secara seimbang.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Sarman Simanjorang menyampaikan upaya mendorong penguatan daya saing daerah juga menjadi perhatian dari pihaknya.

Sebagai organisasi yang menaungi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia, Apkasi memberikan perhatian pada upaya-upaya penguatan daya saing daerah untuk menyongsong agenda pembangunan berkelanjutan.

Menurut dia, ada beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia untuk perkuat daya saing daerah, di antaranya persoalan daya saing daerah yang belum merata, termasuk yang berkenaan dengan sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan.

Meskipun begitu, Sarman memandang tantangan tersebut sebetulnya dapat menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan menghadirkan lebih banyak inovasi.

“Tantangan tentu ada, sebagai contoh, daya saing daerah masih belum merata, termasuk sumber daya dan kapasitas kelembagaan. Namun, ini sekaligus menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk bersama-sama meningkatkan kapasitas dan mendorong lebih banyak lagi inovasi,” ucapnya.

Baca juga: Wapres Ma’ruf Amin minta kepala daerah kuatkan daya saing produk UMKM

Baca juga: KPPOD inisiasi Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2022

|0|https://www.antaranews.com/berita/2892685/kppod-perhatikan-aspek-penguatan-daya-saing-daerah-dalam-kebijakan|1|https://img.antaranews.com/cache/800×533/2021/12/03/Screenshot-370.png|2|www.antaranews.com|E|

Bupati Jayapura minta Presiden hadiri Kongres Masyarakat Adat di Papua

Jadi, ini bukan hal yang baru muncul tiba-tiba.

Jakarta (ANTARA) – Bupati Jayapura Mathius Awoitauw meminta Presiden RI Joko Widodo menghadiri Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI pada bulan Oktober mendatang di Papua.

Usai pertemuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, Mathius mengatakan bahwa kegiatan yang menyatukan masyarakat adat seluruh Indonesia tersebut menjadi simbol persaudaraan dan kekeluargaan.

“Bapak Presiden kami minta untuk hadir untuk membuka (acara) dan itu akan terjadi persaudaraan kekeluargaan. Jadi, tidak ada perbedaan agama, suku bangsa, yang selama ini secara nasional terus diperbincangkan,” kata dia seperti ditayangkan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat.

Mathius yang mewakili Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat itu menjelaskan rencana pelaksanaan KMAN VI pada tanggal 24—29 Oktober 2022.

Sebanyak 6.000 sampai 8.000 orang yang merupakan masyarakat adat dari seluruh Indonesia hadir di Papua dengan menampilkan pameran dan panggung seni budaya dari wilayah asal.

“Itu bisa sampai 8.000 orang dari seluruh Indonesia, hadir di Papua, tinggal di rumah-rumah masyarakat,” kata Mathius.

Berdasarkan informasi dari situs resmi Kabupaten Jayapura, KMAN VI akan diselenggarakan di wilayah Tanah Tabi. Seluruh peserta akan menempati rumah penduduk dan membuat sarasehan sebagai rangkaian kegiatan kongres.

Adapun Tanah Tabi merupakan salah satu daerah yang diusulkan untuk pemekaran provinsi dalam pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Provinsi Papua.

Dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo, Mathius menjelaskan rencana pembentukan daerah otonomi baru merupakan aspirasi murni warga Papua sejak lama. Papua Selatan, misalnya, telah memperjuangkan selama 20 tahun.

“Jadi, ini bukan hal yang baru muncul tiba-tiba. Akan tetapi, ini adalah aspirasi murni, baik dari Papua Selatan maupun Tabi, Saereri, La Pago, dan Mee Pago,” katanya.

Mathius menekankan bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus itu mengikat semua masyarakat di seluruh tanah Papua, dan memberikan kepastian hukum untuk mengelola ruang-ruang yang dimiliki masyarakat adat berdasarkan tujuh wilayah adat di tanah Papua.

Baca juga: Presiden terima Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat di Istana Bogor

Baca juga: Bupati Jayapura: DOB solusi kesejahteraan bagi Papua-Papua Barat

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2022

|0|https://www.antaranews.com/berita/2892521/bupati-jayapura-minta-presiden-hadiri-kongres-masyarakat-adat-di-papua|1|https://img.antaranews.com/cache/800×533/2022/05/20/WhatsApp-Image-2022-05-20-at-17.40.20.jpeg|2|www.antaranews.com|E|

Penjabat Gubernur: IKN berkah bagi Sulbar

Saya ingin semuanya bisa fokus untuk membangun sumber daya kita yang terbatas.

Mamuju (ANTARA) – Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik menyebut Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Provinsi Kalimantan Timur, menjadi berkah bagi provinsi ini.

“Posisi strategis Sulbar dalam pembangunan IKN di Kaltim merupakan berkah bagi kita,” kata Akmal Malik saat memberikan pengarahan kepada para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD)  dan Pejabat Administrator Pemprov Sulbar, Jumat.

Oleh karena itu, lanjut Akmal Malik, Sulbar harus menjadikan IKN sebagai alasan dasar mengapa aksesibilitas yang seluas-luasnya harus dibuka.

“Saya ingin menggugah semangat Anda untuk terus bekerja. Itulah alasan pentingnya mengapa kita harus membangun sinergi dan tata kelola informasi yang baik,” ujar Akmal Malik yang juga sebagai Dirjen Otda Kemendagri.

Baca juga: Pj. Gubernur Sulbar minta diberi 6 bulan benahi masalah pembangunan

Penjabat Gubernur Sulbar itu meminta, agar program-program ke depan pada tahun ini bisa diperbaiki dari dua kategori, yakni pertama, membuka aksesibilitas informasi yang seluas-luasnya sehingga para investor atau jaringan lainnya mau berkunjung ke Sulbar. Kedua, mempersiapkan data yang lebih presisi.

Menurut dia, Sulbar masih sangat minim dalam hal penyebarluasan informasi ke media sosial padahal sekarang teknologi tersebut sudah menjadi kebutuhan utama, tetapi Sulbar masih tidak bisa memanfaatkan hal tersebut.

“Saya ingin semuanya bisa fokus untuk membangun sumber daya kita yang terbatas. Saya tahu kita semua sudah bekerja sangat luar biasa dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Sulbar,” terang Akmal Malik.

Ia berpesan para pejabat agar tidak terlalu berpacu pada egoisme data sektoral yang masing-masing membuat dan memiliki data sendiri-sendiri.

“Walaupun sudah ada kebijakan satu data, persentasenya tidak seperti itu. Artinya, Sulbar juga harus bisa membuat dan memperkuat data wilayahnya sendiri,” ujarnya.

“Buatlah perubahan-perubahan yang betul-betul menyentuh kepentingan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam yang sudah tersedia,” kata Akmal Malik.

Baca juga: Andi: Pemindahan IKN perlu disertai perubahan paradigma pertahanan

Pewarta: Amirullah
Editor: Achmad Zaenal M
COPYRIGHT © ANTARA 2022

|0|https://www.antaranews.com/berita/2892237/penjabat-gubernur-ikn-berkah-bagi-sulbar|1|https://img.antaranews.com/cache/800×533/2022/05/20/IMG_20220519_151101.jpg|2|www.antaranews.com|E|

Ketua MPR dorong sistem demokrasi Indonesia dikaji ulang

Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan sudah saatnya sistem, berbagai desain institusi demokrasi, dan pemerintahan harus dikaji ulang.

“Politik tidak dibiarkan sekadar menjadi perjuangan kuasa demi kuasa,” kata Bamsoet di Jakarta Jumat.

Namun, menurut dia, politik harus mengemban substansi politiknya dalam rangka menghadirkan berbagai kebijakan yang andal demi memenuhi visi dan misi negara.

“Keberadaban bangsa dalam berdemokrasi menjadi salah satu kunci keberhasilan sebuah negara,” kata dia.

Oleh karena itu, Bamsoet mengajak semuanya senantiasa berikhtiar untuk mencari yang terbaik bagi negara agar tata kelola dalam bernegara demokratis dan bisa menghadirkan sistem politik yang baik dengan lahirnya para pemimpin yang dikehendaki rakyat.

Baca juga: Ketua MPR minta Pemerintah tidak lengah tangani COVID-19

Dia mengingatkan maraknya politik transaksional mengikis idealisme dan komitmen politik sebagai sarana perjuangan mewujudkan aspirasi rakyat. Model transisi demokrasi tidak menjanjikan melembaganya demokrasi substansial yang terkonsolidasi.

Dia mengatakan berkembangnya kecenderungan politik identitas dan sentimen primordial dalam kontestasi pemilu merupakan ancaman bagi masa depan demokrasi dan kebinekaan bangsa.

Bamsoet menjelaskan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dilakukan pemilihan langsung kepala daerah, kemudian hubungan bertingkat yang disiplin dari tingkat terbawah hingga tingkat tertinggi tidak kuat lagi. Masing masing kepala daerah lebih mengutamakan konstituen daripada hirarki di atasnya.

“Akibatnya hubungan hirarkis antarpemerintah daerah, kabupaten, dan kota dengan provinsi tidak efektif. Demikian pula antara daerah dan pusat. Berbagai kebijakan di tingkat pusat maupun provinsi tidak efektif dijalankan di tingkat kabupaten dan kota,” katanya.

Baca juga: Ketua MPR cermati data BPS tentang angka pengangguran

Dia menjelaskan di tengah kenyataan tersebut, maka wajar apabila ada sebagian pihak menilai demokrasi Indonesia di era reformasi justru sedang mengalami stagnasi.

Demokrasi hanya memanjakan para elit politik sehingga rakyat belum merasakan dampak dari demokrasi secara signifikan, terutama terhadap kesejahteraan dan kemakmurannya.

“Berdasarkan kenyataan tersebut, secara umum pascareformasi, demokrasi tidak bertambah baik. Hal ini dikarenakan demokrasi yang berkembang cenderung liberal karena tidak diikuti penegakan hukum yang kuat. Kedaulatan rakyat berkembang tidak sejalan dengan kedaulatan hukum,” kata Bamsoet.

Baca juga: Bamsoet dorong Densus 88 terus usut kelompok teroris NII

Bamsoet mengatakan timbulnya problem demokrasi di Indonesia bukanlah disebabkan kesalahan konseptual paradigmatik dan pengaturan normatifnya melainkan lebih disebabkan melencengnya implementasi demokrasi dari sistem yang mendasari.

“Untuk menangani ketidakseimbangan antara demokrasi dan hukum tersebut, hanya dapat diselesaikan dengan upaya menjadikan hukum sebagai panglima yang harus didahului dengan penataan demokrasi. Agen utama dalam urusan tata kelola ini adalah para penyelenggara negara dan kepemimpinan politik,” ujarnya.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2022

|0|https://www.antaranews.com/berita/2892193/ketua-mpr-dorong-sistem-demokrasi-indonesia-dikaji-ulang|1|https://img.antaranews.com/cache/800×533/2022/05/18/IMG-20220518-WA0031_1.jpg|2|www.antaranews.com|E|

Wakil Ketua MPR: Pemberdayaan perempuan wujudkan kebangkitan nasional

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pemberdayaan perempuan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan dan merealisasikan kebangkitan nasional melalui peningkatan kesejahteraan setiap keluarga di Indonesia.

“Untuk segera bangkit kita perlu sumber daya manusia yang tangguh, berkarakter, dan berdaya saing. Proses pembentukannya harus dimulai dari keluarga,” katanya dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Perempuan, menurut Lestari, merupakan aktor sentral dalam pembentukan kualitas keluarga karena peran ibu dalam satu keluarga tidak hanya sebagai manajer dan pendidik, namun menanamkan nilai-nilai yang menjadi acuan bagi anggota keluarga.

Baca juga: Wakil Ketua MPR: jangan terjebak euforia pelonggaran penggunaan masker

Dengan peran tersebut, kata Rerie sapaan akrab Lestari Moerdijat, berbagai upaya untuk lebih memberdayakan perempuan antara lain dari sisi edukasi, kesehatan, ekonomi, dan politik harus terus ditingkatkan dan terukur.

Apalagi, katanya, pada 100 tahun kemerdekaan RI mendatang diperkirakan bangsa ini mendapat bonus demografi karena 70 persen penduduknya usia produktif.

Baca juga: MPR sebut nilai keindonesiaan harus diimplementasikan dalam keseharian

Baca juga: MPR: Perlu gerakan benahi tata kelola penanggulangan penyakit langka

“Agar mayoritas penduduk pada 2045 mendatang benar-benar mampu meningkatkan produktivitas secara nasional, maka upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia harus sarat dengan langkah-langkah nyata yang terukur sejak dini,” papar dia.

Ia mengatakan pilihan untuk mengedepankan pemberdayaan perempuan dalam tahapan proses menuju kebangkitan nasional harus menjadi kepedulian semua pihak agar tujuan bangsa ini memiliki sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2022

|0|https://www.antaranews.com/berita/2892017/wakil-ketua-mpr-pemberdayaan-perempuan-wujudkan-kebangkitan-nasional|1|https://img.antaranews.com/cache/800×533/2022/01/12/MPR-Ketoprak-Balekambang.jpg|2|www.antaranews.com|E|