Korut Langsungkan Uji Misil Jelang Kedatangan Wapres AS ke Korsel

Korea Selatan mengatakan Korea Utara telah menembakkan misil balistik ke arah perairan timurnya sehari sebelum kunjungan Wakil Presiden AS Kamala Harris.

Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengatakan misil itu diluncurkan Rabu (28/9) tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Ini adalah misil kedua yang diluncurkan oleh Korea Utara pekan ini.

Harris akan mengunjungi zona demiliterisasi yang memisahkan Korea saingan selama kunjungannya ke Korea Selatan.

Peluncuran itu juga dilakukan saat kapal-kapal angkatan laut AS dan Korea Selatan melakukan latihan di lepas pantai timur Semenanjung Korea.

Korea Utara semakin meningkatkan frekuensi uji misilnya pada 2022. Telah lebih dari 30 misil diujicobakan sepanjang tahun ini, termasuk misil balistik antarbenua pertamanya dalam hampir lima tahun.

Para ahli mengatakan, kegiatan Korea Utara ini menegaskan niatnya untuk memajukan persenjataan, dan memaksa Amerika Serikat untuk mengakui bahwa Korea Utara sebagai kekuatan nuklir sehingga memiliki posisi yang lebih kuat saat menegosiasikan konsesi ekonomi dan keamanan. [ab/uh]

|0|https://www.voaindonesia.com/a/korut-langsungkan-uji-misil-jelang-kedatangan-wapres-as-ke-korsel/6766754.html|1|https://gdb.voanews.com/03990000-0aff-0242-cb03-08daa1421efb_w1200_r1.jpg|2|www.voaindonesia.com|E|

Menteri ATR/BPN minta GTRA bantu warga kepastian hukum lahan

Semarang (ANTARA) –

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, meminta Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jawa Tengah membantu warga yang membutuhkan kepastian hukum hak atas lahan yang dimiliki masing-masing.

“Saya meminta GTRA Jateng dapat terus mencari target objek reforma agraria sebanyak-banyaknya untuk kepentingan masyarakat. Harapan para petani gurem, buruh, dan nelayan itu negara hadir,” katanya, saat membuka Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 di Semarang, Rabu.

Baca juga: Menteri ATR bagikan 762 sertifikat di Minahasa tuntaskan konflik lahan


Menurut dia, untuk menyelesaikan reforma agraria dibutuhkan sinergi dari empat pilar yaitu Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan kejaksaan.


Selain itu juga dibutuhkan pilar kelima yaitu keterlibatan masyarakat agar lebih mudah mencari target reforma agraria yang harus diselesaikan.

“Dengan lima pilar kita bisa mengintegrasikan redistribusi dan pemberdayaan masyarakat dan menyelesaikan konflik dan sengketa agraria. Kuncinya adalah komunikasi,bsetiap redistribusi, subjek harus terverifikasi dan sebisa mungkin komunal untuk menghindari permainan bandar. Verifikasi subjek itu ada di pemerintah daerah,” ujarnya.

Baca juga: Menteri ATR serahkan 762 sertifikat redistribusi di Minahasa Selatan


Ia menyebut reforma agraria memberikan kejelasan aset dan akses bagi masyarakat yang membutuhkan dengan melibatkan kantor pertanahan daerah. “Masyarakat yang telah menerima redis (tanah/lahan milik pemerintah yang diserahkan masyarakat) bisa melaksanakan kegiatan ekonomi dengan baik,” katanya.


Disinggung soal Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Jawa Tengah, dia meminta kantor wilayah dan kantor pertanahan untuk turun melaksanakan pendataan pertanahan warga.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meminta bupati dan wali kota untuk secepatnya menginventarisasi persoalan terkait reforma agraria, termasuk berbagai sengketa tanah yang ada di daerahnya. Inventarisasi itu diperlukan agar semua persoalan pertanahan dapat segera diselesaikan.

Baca juga: Menteri ATR minta kantor pertanahan transformasi digital hadapi IKN


“Kami minta agar di setiap kabupaten/kota segera melakukan list persoalan yang ada di sana, maka untuk kepentingan pembangunan, redistribusi tanah, investasi dan seterusnya sehingga itu bisa menjadi target penyelesaian yang akan dibantu oleh kantor pertanahan,” ujarnya.


Sementara itu, Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah sekaligus Ketua Tim Pelaksana GTRA Jawa Tengah, Dwi Purnama, menambahkan, target nasional untuk Program PTSL adalah 126 juta bidang, khusus untuk Jateng ada 21.000.000 bidang.


Sampai saat ini setelah ada Program PTSL yang yang sudah terdaftar sekitar 15.000.000 bidang, masih kurang sekitar 6.000.000 bidang yang harus diselesaikan secepatnya.


“Pekerjaan rumah Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jateng untuk penanganan sengketa konflik agraria ada 11 permasalahan utama dan harus segera diselesaikan. Di antara 11 permasalahan itu ada tanah negara eks HGU di Desa Sikasur yang masuk lokasi prioritas pertama. Lalu ada tanah agraris di Batang sekitar 300 hektare yang diharapkan segera selesai agar bisa di-redistribusi kepada masyarakat karena tanahnya subur,” katanya.

Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2022

|0|https://www.antaranews.com/berita/3144705/menteri-atr-bpn-minta-gtra-bantu-warga-kepastian-hukum-lahan|1|https://img.antaranews.com/cache/800×533/2022/09/28/IMG_20220928_165831.jpg|2|www.antaranews.com|E|

PPHN untuk tantangan riil akibat perubahan zaman

Jakarta (ANTARA) – Ketahanan pangan, percepatan tersedianya energi terbarukan, digitalisasi pada sejumlah aspek kehidupan, pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) hingga penguatan program penelitian dan pengembangan menjadi tantangan riil pembangunan nasional era terkini dan di masa depan. Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) mendorong pemerintah dan semua elemen bangsa bersepakat memprioritaskan respons negara-bangsa terhadap semua tantangan riil itu.

Ragam tantangan riil itu mengemuka seturut perubahan zaman. Sebagai buah dari perubahan, semua tantangan itu tak terelakkan sehingga mendorong semua elemen negara-bangsa beradaptasi. Respons dan penyikapan terhadap ragam tantangan baru itu harus konsisten dan berkelanjutan. Karena itulah negara-bangsa butuh PPHN sebagai penunjuk arah pembangunan nasional.

Dalam konteks mewujudkan kemampuan negara-bangsa untuk terus beradaptasi dengan perubahan zaman, PPHN praktis menjadi keniscayaan. Idealnya, PPHN dipahami sebagai pijakan politik negara-bangsa mewujudkan kesejahteraan warga bangsa di tengah perubahan zaman. Sebab, dengan selalu berpijak pada PPHN, negara dimampukan untuk melaksanakan kewajibannya mewujudkan kesejahteraan. Agar negara dapat mewujudkan kesejahteraan segenap warganya, politik pembangunan harus selalu mengacu pada politik kesejahteraan itu, siapa pun pemimpin atau presidennya.

Sebab, kepatuhan pada PPHN-lah yang akan memastikan kemampuan negara-bangsa beradaptasi dengan perubahan zaman yang nyata-nya telah menghadirkan ragam tantangan baru itu. PPHN pula yang akan mewajibkan setiap pemerintahan, baik pusat maupun daerah, untuk selalu fokus dan berorientasi pada upaya menjawab semua tantangan riel itu.

Kebutuhan negara akan PPHN era terkini dan di masa depan sangat relevan. Alasan utamanya, tantangan yang dihadapi tidak ringan dan juga cukup beragam. Jawaban terhadap ragam tantangan itu butuh proyeksi, perencanaan, dan kerja yang berfokus serta berkelanjutan. Maka, harus terwujud konsistensi kepatuhan pada PPHN sebagai pijakan. Artiya, jangan sampai tampilnya pemerintahan baru membelokkan fokus dan orientasi pembangunan nasional.

Semua orang sudah merasakan ekses perubahan iklim karena dampaknya terjadi pada semua aspek kehidupan. Suhu bumi yang naik tak hanya menyebabkan naiknya temperatur bumi, melainkan juga mengubah pola iklim. Perubahan itu tentu menghadirkan persoalan sekaligus menjadi tantangan.

Tantangan riil paling utama bagi negara-bangsa adalah menjaga dan merawat ketahanan pangan. Agenda ini perlu mendapat perhatian khusus, karena perubahan pola iklim dengan segala eksesnya berpotensi melemahkan ketahanan pangan nasional di masa depan. Generasi muda juga patut menggarisbawahi agenda ini karena perubahan iklim merusak pola tanam. Karena alasan ini, aspek ketahanan pangan nasional di masa depan ditetapkan dalam PPHN, agar setiap penyelenggara pemerintahan, baik pusat maupun daerah, taat dan konsisten bekerja mewujudkan ketahanan pangan.

Sebagaimana dipahami bersama, perubahan iklim menyebabkan terjadinya kekacauan pola musim yang berdampak signifikan pada sektor pertanian tanaman pangan. Dari aspek kesuburan, daya dukung lahan terus menurun. Hasil penelitian para ahli juga menyebutkan bahwa dari aspek volume, ketersediaan air pun semakin berkurang dengan kualitas yang terus menurun. Belum lagi munculnya faktor gangguan lain terhadap tanaman padi seperti hama wereng batang coklat.

Fakta-fakta seperti itu menyebabkan produktivitas sektor pertanian pun terus menurun dari waktu ke waktu. Kasus gagal panen pada berbagai tanaman pangan sudah sering terjadi. Upaya beradaptasi dengan mencoba mengubah musim tanam pun menjadi tidak mudah karena cuaca yang serba tak menentu itu. Karena itu, diperlukan peningkatan aktivitas penelitian dan pengembangan (Litbang) untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Selain aspek ketahanan pangan, Indonesia pun sejak sekarang harus bekerja lebih sungguh-sungguh mempercepat tersedianya energi terbarukan yang bersih. Sebagai bagian dari komunitas global yang telah bersepakat untuk menghentikan penggunaan energi fosil yang polutif, Indonesia pun harus segera mewujudkan tersedianya energi alternatif.

Untuk menyediakan energi terbarukan, Indonesia memiliki modal yang lebih dari cukup. Modal itu adalah sumber daya alam (SDA) yang masih tersimpan di perut bumi nusantara. Agar semua SDA itu bernilai tambah bagi kehidupan, diperlukan kerja keras berkelanjutan. Indonesia memiliki cadangan nikel, bauksit dan tembaga yang cukup.

Belum lagi potensi energi hijau yang bersumber dari pembangkit listrik tenaga hidro. Potensinya besar karena Indonesia memiliki 4.400 sungai. Ada juga potensi pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal). Pembangkit geothermal sangat melimpah dengan potensi mencapai 29 ribu megawatt, namun baru bisa direalisasikan sekitar 2.000 Megawatt.

Keragaman SDA Indonesia yang berlimpah ini belum digarap dengan maksimal akibat keterbatasan modal dan teknologi. Padahal, ketika nantinya komunitas global merealisasikan kesepakatan untuk tidak lagi menggunakan energi fosil yang polutif, keragaman SDA itu akan sangat dibutuhkan dunia. Itu sebabnya, PPHN akan mewajibkan pemerintah untuk lebih bersungguh-sungguh menggarap SDA nasional untuk menghadirkan energi alternatif pengganti energi fosil.

Tantangan riil lainnya yang juga tak kalah strategisnya adalah digitalisasi. Menjadi fakta tak terbantahkan bahwa roda perubahan zaman terus berputar, dan kadang terasa demikian cepat. Perubahan itu menghadirkan kebutuhan dan tuntutan baru yang berbeda dengan era sebelumnya.

Sebutlah kebutuhan dan tuntutan akan digitalisasi yang mewarnai dinamika kehidupan masa kini. Sebagai wujud perubahan, digitalisasi tak bisa dihindari oleh siapa pun, baik masyarakat perkotaan maupun mereka yang bermukim di pelosok-pelosok desa. Dalam konteks digitalisasi, nyaris tak ada lagi daerah atau wilayah yang terisolasi. Itu sebabnya, PPHN pun memberi penekanan pada aspek ini.

Komunitas global sudah mengadopsi Industri 4.0, era baru yang juga menghadirkan begitu banyak perubahan di bidang ekonomi dan industri. Proses yang konvensional pada era Industri 3.0 sudah harus ditinggalkan. Sebab, proses produksi dan distribusi pada sektor industri di era Industri 4.0 bekerja dengan dukungan teknologi digital dan internet.

Digitalisasi dalam proses produksi dan distribusi mengharuskan semua entitas yang terkait langsung dengan industri harus selalu terkoneksi untuk komunikasi dan berbagi informasi. Konsekuensinya, kecepatan tersedianya data dan informasi menjadi faktor yang utama.

Tak ada pilihan bagi generasi milenial dan generasi Z, kecuali segera beradaptasi dan mengadopsi perubahan-perubahan dimaksud. Utamanya karena dunia kerja juga berubah, tidak sama lagi dengan era Industri 3.0. Pada era sekarang, banyak fungsi dalam organisasi manajemen tidak lagi butuh otak dan tenaga manusia, karena sudah digantikan oleh internet of things (IoT).

Sudah barang tentu Indonesia harus terus memperkuat aspek kesiapan sumber daya manusia (SDM). Sekarang dan nanti, Indonesia butuh begitu banyak talenta digital.Tantangannya tak berhenti pada kebutuhan talenta digital. Persoalan berikutnya adalah seberapa jauh kesiapan dan kemauan dunia pendidikan nasional beradaptasi dengan perubahan sekarang ini. Kemauan beradaptasi setidaknya harus tercermin pada perubahan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan jaman.

Aspek lain yang tak kalah pentingnya adalah percepatan realisasi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di dalam negeri. Bagaimana pun, TIK sudah diterima dan dipahami sebagai infrastruktur paling penting pada era sekarang.

Karena perubahan-perubahan itulah tantangan dan agenda pembangunan era terkini dan di masa depan praktis sangat berbeda dengan dekade-dekade sebelumnya. Dengan demikian, urgensi PPHN menjadi sangar jelas.

*) Bambang Soesatyo adalah Ketua MPR RI/Kandidat Doktor Ilmu Hukum UNPAD/Dosen Tetap Hukum Ilmu Sosial & Ilmu Politik (PHISIP) Universitas Terbuka

COPYRIGHT © ANTARA 2022

|0|https://www.antaranews.com/berita/3144589/pphn-untuk-tantangan-riil-akibat-perubahan-zaman|1|https://img.antaranews.com/cache/800×533/2021/10/11/WhatsApp-Image-2021-10-11-at-18.20.19.jpeg|2|www.antaranews.com|E|

Wapres Ma’ruf Amin tiba di Jakarta dari lawatan ke Tokyo

Tokyo (ANTARA) – Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dan Ibu Wury Ma’ruf Amin tiba di Jakarta dari kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang, Rabu.

Setelah menempuh penerbangan selama sekitar 7 jam 10 menit, Pesawat Kepresidenan BBJ2/A-001 yang membawa Wapres dan rombongan tiba di Bandara Internasional Halim Perdanakusuma pada pukul 13.10 WIB.

Pada hari Kamis (29/9) Wapres Ma’ruf akan mengunjungi Jawa Timur untuk melakukan serangkaian kunjungan kerja ke Sidoarjo dan Gersik.

Turut menjemput kedatangan Wapres, di antaranya Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Pangdam Jaya Untung Budiharto, dan Kapolda Metro Jaya Mohammad Fadil Imran.

Wapres Ma’ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Jepang pada tanggal 25 hingga 28 September 2022 untuk menghadiri pemakaman mantan Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe.

Pada hari Senin (26/9), Wapres Ma’ruf sudah bertemu dengan Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi di Wisma Duta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo untuk berdialog dengan warga Indonesia yang tinggal di Jepang melalui sambungan zoom.

Pada hari yang sama, Wapres Ma’ruf Amin juga bertemu dengan PM Fumio Kishida di Istana Akasaka, Tokyo.

Selanjutnya, pada Selasa (27/9) siang, Wapres Ma’ruf Amin menghadiri prosesi pemakaman kenegaraan mantan PM Jepang Shinzo Abe di Nippon Budokan.

Pada acara tersebut Wapres Ma’ruf dan Ibu Wury meletakkan bunga krisan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang Shinzo Abe.

Pemakaman kenegaraan tersebut dihadiri oleh 218 negara dan organisasi internasional, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Haris, PM India Narenda Modi, PM Australia Anthony Albanese, PM Singapura Lee Hsien Loong, Wapres Filipina Sara Duterte, PM Kamboja Hun Sen, dan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc.

Pada sore harinya, Wapres Ma’ruf dan Ibu Wury menghadiri greetings occasion untuk menyampaikan ucapan dukacita secara langsung kepada Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida dan istri mendiang mantan PM Shinzo Abe, Akie Abe di Istana Akasaka.

Baca juga: Wapres Ma’ruf Amin sampaikan ucapan dukacita kepada istri Shinzo Abe

Baca juga: Ma’ruf Amin berikan penghormatan terakhir untuk Shinzo Abe

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2022

|0|https://www.antaranews.com/berita/3144425/wapres-maruf-amin-tiba-di-jakarta-dari-lawatan-ke-tokyo|1|https://img.antaranews.com/cache/800×533/2022/09/28/IMG-20220928-WA0053.jpg|2|www.antaranews.com|E|

BNPT mengingatkan masyarakat waspadai ideologi transnasional

Jangan mau dipengaruhi oleh ideologi transnasional kanan maupun kiri.

Palu (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengingatkan masyarakat dan semua pihak di Tanah Air, agar mewaspadai gerakan penyebaran paham dari ideologi transnasional yang dilakukan oleh kelompok tertentu.

“Jangan mau dipengaruhi oleh ideologi transnasional kanan maupun kiri,” ujar Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT Mayor Jenderal TNI Nisan Setiadi saat menyampaikan sambutan pada pembinaan kewirausahaan bagi mantan napiter dan orang atau kelompok terpapar radikalisme, di Palu, Rabu.

Nisan Setiadi mengatakan ideologi transnasional menjadi satu ancaman nyata bagi keutuhan dan kesatuan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kelompok penyebar ideologi transnasional, ujarnya, cenderung mengadu domba masyarakat dengan berbagai isu dengan tujuan untuk menciptakan pertikaian sehingga masyarakat terpecah belah.

“Oleh karena itu jangan pernah mau diadu domba, jangan mau dipengaruhi oleh ideologi transnasional,” katanya pula.

Ideologi transnasional juga cenderung menggunakan isu agama dalam mengadu domba masyarakat, dengan mempertentangkan perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Nisan menegaskan bahwa perbedaan yang ada tidak perlu diperdebatkan dan dipertentangkan. Hal itu, karena perbedaan merupakan sunnatullah atau ketentuan Tuhan Yang Maha Esa.

“Perbedaan jangan dijadikan perdebatan, sebaliknya perbedaan adalah rahmat. Tujuan Tuhan menciptakan kita semua berbeda-beda suku dan agama untuk saling kenal dan mengenal,” ujarnya lagi.

Ia mengatakan bahwa Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi yang mempersatukan kita semua sebangsa setanah air, sehingga perlu dijunjung tinggi empat konsensus dasar yang meliputi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

“Empat konsensus dasar dibuat oleh para pendiri bangsa ini, negara ini, dengan tujuan untuk kita semua tetap bersatu,” katanya lagi.

Baca juga: BNPT terapkan program deradikalisasi di Morowali melalui KTN

Baca juga: BNPT bersinergi dengan guru SMA/SMK se-DIY perkuat moderasi beragama

Pewarta: Muhammad Hajiji
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2022

|0|https://www.antaranews.com/berita/3144225/bnpt-mengingatkan-masyarakat-waspadai-ideologi-transnasional|1|https://img.antaranews.com/cache/800×533/2022/09/28/94bf60da-8378-4d17-9d7d-1529ced63de7.jpg|2|www.antaranews.com|E|

PSI dukung potongan aplikator transportasi daring jadi 10 persen

Kalau tidak ada ketentuan soal sanksi, keputusan Menhub itu bakal diabaikan dan tidak akan efektif.

Jakarta (ANTARA) – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung potongan aplikator transportasi dalam jaringan (daring) bisa menjadi 10 persen.

 

“Besaran 15 persen yang menjadi ketetapan sekarang masih memberatkan. Kami mendukung usulan 10 persen seperti disampaikan rekan-rekan driver. Mereka sudah menanggung beban biaya BBM, parkir, pulsa, suku cadang, dan lain-lain,” kata Sekjen DPP PSI Dea Tunggaesti dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.

 

Sikap PSI tersebut, kata Dea, disampaikan setelah bertemu dan berbincang dengan sejumlah komunitas pengemudi transportasi daring. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667/2022 menetapkan, potongan aplikator kepada para mitra pengemudi maksimal 15 persen.

 

Pada kenyataannya, kata dia, keputusan tersebut masih banyak dilanggar aplikator. Ada yang masih mencapai 30 persen. Ditambah lagi, dalam Kepmenhub tersebut tidak ada sanksi jika aplikator melanggar.

 

Menurut Dea, Pemerintah juga wajib mencantumkan sanksi dalam Keputusan Menteri Perhubungan terkait dengan regulasi transportasi daring tersebut.

​​Hal itu, lanjut dia, perlu agar aturan yang ada pada Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 667/2022 itu berjalan efektif dan tidak diabaikan.

​​​​​

“Kalau tidak ada ketentuan soal sanksi, keputusan Menhub itu bakal diabaikan dan tidak akan efektif,” kata dia.

 

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2022

|0|https://www.antaranews.com/berita/3144117/psi-dukung-potongan-aplikator-transportasi-daring-jadi-10-persen|1|https://img.antaranews.com/cache/800×533/2020/08/05/IMG-20200805-WA0061.jpg|2|www.antaranews.com|E|

Hoaks! PKI siapkan Rp5 triliun usung Jokowi tiga periode

Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah tangkapan layar berisi kabar mengatasnamakan Partai Komunis Indonesia (PKI) tersebar di media sosial.

Narasi dalam tangkapan layar itu menyebutkan PKI sudah merancang strategi untuk mewujudkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode.

Strategi tersebut antara lain menunda Pilpres 2024, sampai mengkoordinasi tokoh-tokoh yang ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mahkamah Konstitusi (MK), konsultan politik Charta Politica, serta kepolisian.

PKI, dalam informasi tersebut, juga disebut menyiapkan anggaran hingga Rp5 triliun guna melancarkan peta politiknya.

Berikut potongan narasi yang turut termuat dalam tangkapan layar tersebut:

“Jika ada orang-orang yang menghambat, baik dari tokoh Nasionalis, tokoh agama, atau Mahasiswa, atau elemen lain habisi mereka,”.

Lantas, benarkah PKI siapkan Rp5 triliun untuk mewujudkan kepemimpinan Jokowi hingga tiga periode?

 

Tangkapan layar berisi narasi yang menyatakan PKI siapkan Rp5 triliun jadikan Jokowi tiga periode  (Twitter)

Penjelasan:

Unggahan yang mencatut PKI itu dapat dipastikan hoaks karena negara telah membubarkan organisasi tersebut melalui ketentuan TAP XXV/MPRS/1966.

TAP MPRS Nomor 25 menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang, negara juga tidak mengizinkan ajaran komunisme serta marxisme-leninisme.

Selain itu, jadwal Pemilu 2024 pun sudah ditetapkan pada 14 Februari 2024, sehingga isu penundaan pemilu dalam narasi di Twitter itu terbantahkan.

Klaim: PKI siapkan Rp5 triliun usung Jokowi tiga periode 

Rating: Hoaks 

Cek fakta: Hoaks! Istana Bolehkan PKI di Indonesia

Cek fakta: Hoaks! Orang selesai shalat dihajar PKI

Cek fakta: Hoaks! PKI baru bermunculan

Pewarta: Tim JACX
Editor: Imam Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2022

|0|https://www.antaranews.com/berita/3143921/hoaks-pki-siapkan-rp5-triliun-usung-jokowi-tiga-periode|1|https://img.antaranews.com/cache/800×533/2022/08/15/Jokowi-1.jpg|2|www.antaranews.com|E|

Dituduh Gelapkan Pajak, Pengadilan Spanyol Perintahkan Shakira untuk Diadili

Pengadilan Spanyol memerintahkan bintang musik asal Kolombia, Shakira, untuk diadili atas tuduhan penipuan pajak senilai 14 juta euro. Jaksa menuntut sang penyanyi dengan hukuman delapan tahun penjara, menurut dokumen tuntutan yang dirilis pada Selasa (27/9).

Jaksa di Barcelona mengatakan pada Juli mereka akan berusaha agar penyanyi itu dipenjara lebih dari delapan tahun di samping membayar denda hampir sebesar 24 juta euro ($24 juta), setelah ia menolak kesepakatan pembelaan atas tuduhan penggelapan pajak yang dialamatkan kepadanya.

Mereka menuduh pelantun tembang “Hips don’t Lie” itu menipu kantor pajak Spanyol 14,5 juta euro ($14,7 juta) dari pendapatan yang diraihnya antara tahun 2012 dan 2014.

Jaksa mengatakan Shakira pindah ke Spanyol pada 2011 ketika hubungannya dengan pemain belakang klub sepak bola Barcelona, Gerard Pique, diketahui publik. Namun, penyanyi berusia 45 tahun itu secara resmi tetap tinggal di Bahama dan membayar pajak di negara tersebut hingga 2015.

Pasangan itu, yang memiliki dua anak, mengumumkan perpisahan mereka pada Juni lalu.

Pada 19 September, pengadilan Barcelona memerintahkan sang penyanyi diadili atas enam dugaan kejahatan pajak, menurut keputusan yang diumumkan pada Selasa.

Dalam pernyataan, pengacara Shakira mengatakan “perintah melanjutkan sidang” sudah diperkirakan dan tim hukumnya akan “melakukan tugas dengan menyampaikan argumennya pada waktu yang tepat.”

Shakira telah berulang kali membantah melakukan kesalahan dan mengklaim bahwa dia tidak berutang apa pun kepada kantor pajak Spanyol.

“Saya yakin bahwa saya memiliki cukup bukti untuk mendukung kasus saya dan bahwa keadilan akan berpihak kepada saya,” katanya dalam wawancara yang terbit di majalah Elle pekan lalu. [ka/rs]

|0|https://www.voaindonesia.com/a/dituduh-gelapkan-pajak-pengadilan-spanyol-perintahkan-shakira-untuk-diadili/6766570.html|1|https://gdb.voanews.com/90153c1a-ddf4-4cbe-85f7-fefc187bab3b_w1200_r1.jpg|2|www.voaindonesia.com|E|

BNPT bersinergi dengan guru SMA/SMK se-DIY perkuat moderasi beragama

Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus menjalin sinergi dengan pemangku kepentingan terkait, yakni guru SMA/SMK se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), untuk melakukan penguatan moderasi beragama bagi generasi Z dan generasi milenial.

“Kami bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait untuk memberikan vaksinasi berupa moderasi beragama. Dalam konteks ini, kebijakan pentahelix yaitu melibatkan multipihak dalam penanggulangan radikal terorisme ini,” kata Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol. R. Ahmad Nurwakhid pada Sarasehan Penguatan Moderasi Beragama dan Pencegahan Radikalisme dan Ekstremisme di Kalangan Guru SMA/SMK di DIY di Yogyakarta, dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Bagi Nurwakhid, hal ini penting sebagai vaksinasi kepada para pelajar dalam rangka pencegahan paham radikal terorisme di lingkungan sekolah. Seperti di D.I. Yogyakarta, sebagai kota pelajar, murid sekolah harus diberikan divaksinasi agar mereka kebal

Ia menjelaskan bahwa kebijakan pentahelix mendorong sinergi dengan pihak pemerintah, yaitu kementerian/lembaga/pemda, kemudian komunitas masyarakat keagamaan, termasuk NU dan  Muhammmadiyah, media, civitas academica, serta pelaku usaha.

Terkait dengan hal ini, para guru SMA/SMK atau sederajat di DIY ke depannya bisa memberikan imunitas kepada murid-murid.

“Kalau gurunya sudah moderat dan kuat dalam membangun moderasi beragama, insyaallah, akan ditransformasikan kepada anak didiknya. Ini penting untuk memutuskan kaderisasi paham radikal terorisme,” ucap Nurwakhid.

Ia menegaskan bahwa moderasi beragama itu bukan moderasi agama. Disebut moderasi beragama karena agama itu sendiri sudah moderat.

“Sebaliknya, kalau enggak moderat itu biasanya lupa beragama,” tuturnya.

Sarasehan diikuti kurang lebih 150 guru dari SMA/SMK sederajat dari D.I. Yogyakarta. Mereka berasal dari sekolah negeri, swasta, termasuk sekolah Kristen dan Katolik.

Hadir juga sebagai narasumber Dekan Fisipol UGM M. Najib Azca, Guru Besar Bidang Psikologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Sekar Ayu Aryani, dosen Pemberdayaan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan pengurus Aisyiyah Sri Roviana, dan Majelis Tarjih PP Muhammmadiyah Hamim Ilyas.

Baca juga: Stafsus: Moderasi beragama bisa disisipkan pada materi manasik haji

Baca juga: Kemenag: Moderasi beragama jadi solusi permasalahan keberagaman

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2022

|0|https://www.antaranews.com/berita/3143797/bnpt-bersinergi-dengan-guru-sma-smk-se-diy-perkuat-moderasi-beragama|1|https://img.antaranews.com/cache/800×533/2022/09/28/PHOTO-2022-09-28-08-13-46.jpg|2|www.antaranews.com|E|

Penyerang Gedung Capitol Dihukum 7 tahun Penjara

Seorang penyerang Gedung Capitol diganjar hukuman tujuh tahun penjara. Hakim, pada Selasa (27/9), menyebut pria asal Iowa itu sebagai “bola penghancur” yang membantu dalam serangan terhadap seorang petugas polisi.

Di pengadilan distrik di Washington, Hakim Amy Berman Jackson menghukum Kyle Young dengan masa tahanan yang panjang itu karena ia mengakui membantu menyerang seorang perwira polisi dalam aksi penyerbuan ke Capitol Hill pada 6 Januari 2021. Masa hukumannya dipotong 17 bulan masa tahanan sejak ia ditangkap. Dengan demikian, Young akan menjalani hukuman hampir enam tahun penjara.

Itu adalah salah satu hukuman yang paling lama dijatuhkan sejauh ini dalam kasus terkait serangan pada 6 Januari 2021 itu. Sejumlah pendukung mantan Presiden Donald Trump menyerbu Gedung Capitol pada 6 Januari 2021 dan berupaya menghentikan sertifikasi kemenangan Joe Biden dalam pemilihan presiden 2020. Serangan itu membuat anggota parlemen berlarian menyelamatkan nyawa.

Hukuman paling keras, yaitu kurungan penjara selama 10 tahun, diberikan kepada mantan petugas polisi Kota New York yang menyerang seorang polisi di Capitol dengan tiang bendera logam. Sekitar 900 orang telah didakwa sejauh ini dalam serangan ke Gedung Capitol dan lebih dari 400 orang mengaku bersalah atau telah dijatuhi hukuman.

Young menangis sambil meminta maaf kepada mantan petugas polisi Metropolitan D.C. Michael Fanone dan mengatakan dia berharap dia bisa menarik lagi tindakannya. “Saya berharap suatu hari Anda memaafkan saya,” katanya.

Fanone mengatakan serangan itu mengakhiri karirnya sebagai petugas polisi. Ia memeluk sesama petugas di luar gedung pengadilan setelah hukuman itu ditetapkan. Dia tidak berbicara dengan media ketika ditanya bagaimana reaksinya atas hukuman tersebut. [ka/jm]

|0|https://www.voaindonesia.com/a/penyerang-gedung-capitol-dihukum-7-tahun-penjara/6766525.html|1|https://gdb.voanews.com/013b0000-0aff-0242-a189-08daa0f80693_w1200_r1.jpg|2|www.voaindonesia.com|E|