Resmikan Pasar Seni Sukawati, Jokowi Berharap Wisatawan Bali Meningkat

JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Pasar Seni Sukawati di Gianyar, Bali, Rabu (1/2). Jokowi mengharapkan, agar pasar rakyat ini semakin dikenal dan ramai dikunjungi pasacarevitalisasi.

“Inilah pasar rakyat yang kita harapkan gaungnya Pasar Sukowati ini akan semakin baik ke depannya,” kata Jokowi.

Jokowi menilai, bangunan tiga blok yang direvitalisasi menggunakan anggaran sebesar Rp 160 miliar ini telah berubah sangat drastis, termasuk penataan barang-barang produksi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ada di Bali.

“Kalau saya lihat tadi ke dalam, memang perubahannya sangat-sangat drastis sekali penataan barang, penataan dari produk-produk yang dihasilkan oleh para seniman, dari UMKM yang ada di Bali, semuanya ditampung di sini,” ucap Jokowi.

Pada kesempatan itu, kepala negara juga menyampaikan harapan akan adanya peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali, seiring dengan pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada akhir Desember tahun lalu.

“Kita harapkan turis-turis akan semakin banyak ke Pulau Dewata, ke Pulau Bali, baik wisatawan nusantara, maupun wisatawan mancanegara,” tegasnya.

Dilansir dari laman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bangunan Blok A dan Blok B Pasar Seni Sukawati memiliki luas 9.493 meter persegi dengan kapasitas 24 kios dan 779 los kering. Masing-masing blok memiliki basement dengan desain gedung bertingkat 4 lantai untuk Blok A dan 3 lantai Blok B. Sementara Blok C seluas 9.815 meter persegi terdiri dari 4 lantai dan basement berkapasitas 64 kios.

Revitalisasi Pasar Seni Sukawati mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam peresmian, antara lain, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Muhammad Ridwan


|0|https://www.jawapos.com/nasional/01/02/2023/resmikan-pasar-seni-sukawati-jokowi-berharap-wisatawan-bali-meningkat/|1|https://cdn-asset.jawapos.com/wp-content/uploads/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-01-at-7.04.01-PM-1024×682-1-640×480.jpeg|2|www.jawapos.com|E|

Jokowi Berikan PR ke PSI. Grace Natalie: Diminta Tampil Beda

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengaku dapat pekerjaan rumah (PR) besar dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hadir dalam perayaan hari ulang tahun ke-8 partainya pada Selasa lalu, 31 Januari 2023. Grace menyatakan bahwa Jokowi menyampaikan nasihat agar merek bisa  terus eksis dalam dunia politik Indonesia. 

Jokowi, menurut Grace, memberikan pekerjaan rumah agar PSI bisa tampil berbeda dari partai-partai lainnya. Wejangan itu diartikan Grace, tentang bagaimana PSI dapat melihat isu yang relevan. 

“Bagi kita ini masih Jadi PR yang belum siap ya. Tampil Beda. Saya pikir kita menerjemahkannya berani mengambil dan lebih jeli melihat isu yang betul relevan dengan anak muda,” kata Grace saat berkunjung ke kantor Tempo, Rabu, 1 Februari 2023. 

Grace mengatakan kalau PSI tidak ingin terus membicara isu yang akrab dan sering berulang-ulang ditawarkan oleh berbagai parpol, misalnya kata Grace, seperti isu korupsi, ketersedian lapangan pekerjaan, atau sembako murah. Lantaran isu tersebut menurut Grace isu yang dibicarakan lintas partai.

“Nah, kita mau mencari yang satu yang lebih beda,” kata Grace

Hal yang saat ini dilakukan PSI untuk  tampil beda, menurut dia, adalah dengan mengumpulkan kader muda  agar saling berbagi pandangan terhadap satu isu yang nantinya mereka perjuangankan. Kendati demikian, Grace menyadari cara itu masih terlalu luas untuk diambil intinya. 

“Tapi memang harus bisa diturunin lagi tuh, menjadi sesuatu yang lebih spesifik, lebih relevan, lebih kecil juga,” katanya 

Menyinggung soal hasil kebijakan, Grace mengatakan tidak bisa membeberkannya terlebih dahulu. Karena ia tidak ingin mendahului kader PSI lainnya. 

“Kalau soal kebijakan itu saya belum bisa share, karena belum di launching. Jadi nggak bisa mendahului teman-teman juga,” ucapnya.

PSI jadikan kader muda sebagai pemain utama

Grace Natalie mengatakan kalau partainya saat ini banyak mempersiapkan kader muda untuk berkarir di dunia politik. Caranya kata Grace, melibatkan mereka di kepartaian, masuk ke ruang fraksi sampai memikirkan topik program.  

“Sehingga mereka menjadi jadi backbone atau tulang punggung partai, bukan hanya sekedar sebagai pemain cadangan,” katanya.

Salah satu kader muda yang kini sudah bergabung dengan PSI, menurut Grace, adalah mantan anggota grup vokal JKT48, Zebi Magnolia. Perempuan berusia 22 tahun itu nantinya diproyeksikan sebagai wakil PSI untuk mengikuti berbagai debat publik. 

“Dia yang akan mengisi ruang ruang debat publik atas nama mewakili PSI. Jadi di PSI anak-anak muda betul-betul kita grooming,” kata dia. 


|0|https://nasional.tempo.co/read/1686651/jokowi-berikan-pr-ke-psi-grace-natalie-diminta-tampil-beda|1|https://statik.tempo.co/data/2022/08/10/id_1131752/1131752_720.jpg|2|nasional.tempo.co|E|

Stabilkan Harga, Bulog Bali Salurkan 16 Ribu Liter Minyakita ke Warung

Denpasar, CNN Indonesia

Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Kantor Wilayah Bali mulai menyalurkan minyak goreng merek Minyakita ke sejumlah pengecer untuk menstabilkan harga.

Minyakita sempat langka di tingkat pengecer karena pengurangan dari produsen yang mengganggu distribusi ke Pulau Bali.

Pemimpin Bulog Wilayah Bali Budi Cahyanto mengatakan telah menyiapkan stok berbagai kebutuhan pangan seperti beras, minyak goreng, dan gula untuk wilayah Bali.

Khusus komoditi minyak goreng, Bulog Bali menyiapkan 19 ribu liter minyak goreng yang terdiri dari 16 ribu liter Minyakita dan minyak komersial bermerk lain dengan jumlah 3.000 liter.

“Kami akan terus lakukan pasokan bahan pangan seperti beras maupun minyak goreng di pasar-pasar. Untuk Minyakita kami lebih fokuskan untuk menyalurkan ke konsumen akhir dengan harga maksimal di Rp14 ribu per liter, sedangkan yang ingin menjadi mitra penyalur harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu,” kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (1/2).

Ia menerangkan, penyaluran komoditi pangan baik beras medium maupun minyak goreng akan terus dilaksanakan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Tidak hanya komoditi minyak goreng, kami juga terus menerus melakukan stabilisasi harga pada komoditi beras dengan harga maksimal Rp9.450 per kilogram sesuai dengan nilai HET yang telah ditetapkan pemerintah,” katanya.

Meski harga-harga naik dan banyak isu kelangkaan, Budi mengimbau agar masyarakat di Provinsi Bali tidak perlu khawatir atau melakukan panic buying karena stok komoditi pangan seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir masih tersedia di Perum Bulog.

“Dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali maupun dari Kabupaten dan Kota serta stakeholder terkait juga sangat baik. Sehingga harapan kami komoditi pangan berupa beras dan minyak goreng ini dapat tersebar merata untuk seluruh masyarakat Bali,” ujar Budi.

[Gambas:Video CNN]

(kdf/sfr)


[Gambas:Video CNN]



|0|https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230201165807-92-907702/stabilkan-harga-bulog-bali-salurkan-16-ribu-liter-minyakita-ke-warung|1|https://akcdn.detik.net.id/visual/2023/01/31/minyakita-langka-harga-naik-di-pasaran-8_169.jpeg?w=650|2|www.cnnindonesia.com|E|

Dugaan Korupsi di Kemenhan, KPK Periksa Pensiunan Terkait Pengadaan Kapal TNI

Suara.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang pegawai pensiunan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Rabu (1/2/2023). 

Penyidik KPK mulai mengusut soal dugaan korupsi pengadaan material pembangunan kapal angkut di kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto tersebut.

“Pemeriksaan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Setiabudi, Jakarta Selatan, atas nama Abdul Wahib, pensiunan PT DKB (Dok dan Perkapalan Kodja Bahari),” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu.

Disebutkan pula bahwa yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi tindak pidana korupsi pengadaan material pembangunan Kapal Angkut Tank-1 dan Kapal angkut Tank-2 TNI AL pada tahun 2012—2018.

Baca Juga:
Apes, Rekening Pedagang Burung Diblokir KPK Padahal Isinya Hanya Rp2 Juta Untuk Biaya Istri Melahirkan

Ali menjelaskan bahwa penyidikan kasus itu dilakukan setelah penyidik KPK menemukan dugaan peristiwa pidana dan bukti permulaan yang cukup.

Menurut dia, sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut dan akan segera diumumkan setelah penyidikan dan barang bukti dinyatakan cukup.

“KPK akan secara resmi mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, konstruksi perkara dan pasal yang disangkakan setelah progres pengumpulan alat bukti yang dilakukan tim penyidik kami anggap cukup,” ujar Ali.

Lebih lanjut Ali juga mengajak masyarakat untuk mengawal jalannya penyidikan sekaligus memastikan semuanya berjalan sesuai dengan prosedur.

“Kami mempersilakan masyarakat untuk mengawasi dan mengawal penyidikan perkara ini. Kami pastikan seluruh penyidikannya berjalan sesuai dengan mekanisme aturan hukum,” tuturnya. [Antara]

Baca Juga:
Terdakwa Kasus Indosurya Divonis Bebas, Mahfud MD Nilai Kejagung Sudah Profesional


|0|https://www.suara.com/news/2023/02/01/201537/dugaan-korupsi-di-kemenhan-kpk-periksa-pensiunan-terkait-pengadaan-kapal-tni|1|https://media.suara.com/pictures/970×544/2016/06/16/o_1alc3h2hub0c11polpi1m3e1vl7a.JPG|2|www.suara.com|E|

Myanmar’s Exiled Opposition Leader Says Military Junta Stalls Progress to Maintain Control 

Duwa Lashi La, the acting president of Myanmar’s opposition government in exile, the National Unity Government, or NUG, told VOA in a Zoom interview Tuesday it will not be possible to return to a democratic path through dialogue. While seeking more official recognition for the NUG, he said outside financial, and even military, support will be needed. These highlights are from Duwa Lashi La’s conversation with VOA’s Ingyin Naing in Burmese. They have been translated into English and edited for brevity and clarity.

VOA: The Myanmar junta, formally known as the State Administration Council, or the SAC, said Tuesday the current situation in Myanmar is “out of the ordinary.” What does the opposition National Unity Government see as the next step by the junta since the term of the SAC is ending on February 1?

Acting President Duwa Lashi La: We have already determined that they will find a way to continue to hold power. The military claims that, according to the 2008 constitution, they can declare a state of emergency. The current situation being “out of the ordinary” means the military junta cannot rule the country as an ordinary government. We think the military feels it needs to stall for more time to maintain control.

VOA: How has the NUG, as a parallel government, been able to deliver government services to people on the ground? How much territory across the country is now under its effective control?

Acting President Duwa Lashi La: As we often say, more than half of our country is under the control of the National Unity Government and EAOs [ethnic armed organizations]. To be specific, the military junta no longer has control of 157 townships. At the moment, we are also starting to form local administrations. Prosecutors’ offices have been opened in 23 townships. Our justice department has also opened 25 offices and is appointing lawyers. One hundred eighteen judges have been appointed and are already dealing with public justice. Similarly, in education services and health services, the NUG government is continuing to work throughout the country. So far, education services are being provided to 95 townships. In the same way, we are taking care of health services in 198 townships.

VOA: The NUG does not accept the elections that the junta has proposed. What kind of other options do you have to change the country? Will you go with the armed resistance movement, which was officially declared in 2021, or will you go with dialogue?

Acting President Duwa Lashi La: To be honest, any country meets and discusses and then finds a solution. The dialogue path is less death and less bloodshed, but the army is selfish. We predict that, because they are hungry for power, they will do what they want. That is why it will be difficult for us to accept dialogue with the army in any way. In addition, the numerous crimes committed by the military are extremely offensive to the people who have suffered greatly. There will need to be justice in that regard. If the military leaves the political realm and hands over power to the people, they can still have some dignity. The country can be peaceful, and the army can also maintain respect. The main goal is an end to the suffering the people have been enduring for so long.

VOA: The CDM, the Civil Disobedience Movement, against this coup d’état has gained momentum all over the country. NUG has announced that more than 3,000 people have defected from the army and the police. It has been reported that the NUG has supported the defectors. On the other hand, there is criticism that the assistance isn’t enough. For example, when the defectors arrived in liberated areas, they face difficulties. There are also reports that the number of people who flee from the army has fallen. So, what are some of the challenges for NUG regarding the CDM?

Acting President Duwa Lashi La: As for CDMs, there are situations where we cannot go forward. The NUG has four or five task forces to work for defectors. Since we are in revolution, our budget depends mostly on the donations by the Myanmar people around the world. It is not enough to fully support all defectors and their families. The junta has started putting more pressure on these groups. Those who want to leave the army cannot leave when their networks [for communicating with the outside world] are suppressed. They do things like threaten their family members along with other kinds of coercion. Secondly, the situation is that the NUG is not able to provide enough financial support once they leave the military and come to our side. The defectors may then be reporting back to others inside the military about the situation, which might discourage them from also leaving. If we succeed in encouraging defectors, the army will be more likely to collapse from within, reducing the need for armed resistance, but currently, there are certain difficulties. I believe that if the international community provides more financial support, the military defection program will be successful.

VOA: You have recently asked the international community to provide anti-aircraft weapons in connection with the army’s airstrikes. Have you received any response?

Acting President Duwa Lashi La: So far, there has been no international response. The reason is related to the lack of official recognition of the NUG as the official government of Myanmar by the international community There are also points to consider regarding the balance of power between the world’s powerful countries based on the geopolitics. Therefore, Western countries might be reluctant to provide us weapons, with Myanmar located between China and India.

So, as of now, I have not received anything as requested. However, if they start thinking about it in an international context, we would appreciate it.

VOA: There are parts of the U.S. government supporting and helping the NUG, and there are some interactions, but there is still no official recognition of the NUG as a government by the U.S. So, are parts of the U.S. contribution effective?

Acting President Duwa Lashi La: According to the U.S. side, the Burma Act law does not include a weapons assistance program. We have asked for help in providing weapons, so it will be difficult for the U.S. to provide this. But other technical assistance, medical assistance; humanitarian aid; help with administrative work, is not without benefits for our revolution. It is beneficial, however, if possible — if the U.S. can provide anti-aircraft weapons, we believe that the situation in which people are suffering in Myanmar will be overcome much sooner. So, we are looking for a way to discuss this with the U.S. government.

VOA: According to the United Nations Security Council’s first resolution on the Myanmar issue, next March or April, the junta will be reviewed to see if it is in compliance — ended all violence in the country and freed all political prisoners — or not. Do you think the resolution is effective in practice?

Acting President Duwa Lashi La: We welcome the resolution. We feel that the Security Council’s resolution on Myanmar last December shows that the issue of Myanmar is being seriously considered. It is the first urgent decision taken by the United Nations regarding our country. It was very encouraging, as well, to see that there was no veto. The Security Council’s resolution is not followed by the military junta at all. This is how they operate. No matter what the world says, they have a habit of doing whatever they want to do. Therefore, I hope that more pressure will be applied at the next Myanmar issue discussion on the failure of the military to comply with the resolution as a member of the United Nations.

VOA: China has veto power in the Security Council but did not use it for the Myanmar resolution. Regarding China’s stance toward Myanmar, how is the relationship between the NUG and the Chinese government?

Acting President Duwa Lashi La: We also observed this with great interest. Because China abstained during the Security Council vote on the Myanmar resolution last December, we could sense China’s positive attitude toward us. Even though we do not have formal diplomatic exchanges, we communicate and exchange information with China in other ways. We have a policy of keeping good relations with our neighbors, China, India and Thailand. Therefore, we have to make efforts to deal with the People’s Republic of China as comfortably as possible. I believe that if China can act according to the resolution of the U.N. Security Council, they will cooperate with us. They can act both in their own interest and that of the Burmese people. In addition, I believe that if China puts pressure on the military junta, it will help us to be able to quickly move toward the democratic path that the people want.

VOA: Indonesia, which currently holds the position of ASEAN chair, made a statement on the issue of Myanmar affairs in early January, when it took office. Indonesia has said that he will engage with all stakeholders there. What is the prospect of ASEAN dealing with NUG officially?

Acting President Duwa Lashi La: As for ASEAN, we have been actively engaged. Even though it is not official, we always have contact and discussion. Countries like Malaysia have already made official announcements of support for the NUG. We hope to receive more support in the future from other ASEAN countries. Indonesia is a country that is similar to our country in that it has changed to a democracy from a military dictatorship. Therefore, they have sympathy for our situation. We have thought about how we can best cooperate with Indonesia during their time as leader of ASEAN, and the NUG foreign ministry has also prepared for this, and we are working on it. Indonesia has stated that it will assist with humanitarian aid despite obstacles in dealing with the junta. It would be a very good thing for their representatives to come to Myanmar and meet all stakeholders in person. I expect Indonesia will use its position as chair of ASEAN to pressure the junta to implement significant changes.

|0|https://www.voanews.com/a/myanmar-s-exiled-opposition-leader-says-military-junta-stalls-progress-to-maintain-control-/6942939.html|1|https://gdb.voanews.com/09320000-0a00-0242-e2bc-08db044ce14b_w1200_r1.jpg|2|www.voanews.com|E|

Kolonel Laut E Tri Harsono Jadi Dansatsiber TNI, Siapa Dia? : Okezone Nasional

JAKARTA – Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono merotasi sejumlah jabatan strategis.

Mutasi dan rotasi itu berdasarkan Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/48/I/2023 tanggal 16 Januari 2023.

Dalam keputusan Panglima TNI tersebut sebanyak 223 Pati TNI dimutasi baik di dalam lingkungan TNI maupun Pati di Angkatan dan Kemeterian.

Panglima pun memimpin sertijab jabatan baru itu, salah satunya adalah Dansatsiber TNI dari Brigjen TNI (Mar) Suaf Yanu Hardani kepada Kolonel Laut (E) Tri Harsono.

Sebelumnya, Kolnel laut Tri Harsono menjabat sebagai Ka Arsenal. Satuan Arsenal berada di bawah jajaran Dinas Materiel Senjata dan Elektronika Angkatan Laut (Dissenlekal).


Follow Berita Okezone di Google News

(kha)

|0|http://news.okezone.com/read/2023/02/01/337/2757289/kolonel-laut-e-tri-harsono-jadi-dansatsiber-tni-siapa-dia|1|https://img.okezone.com/content/2023/02/01/337/2757289/kolonel-laut-e-tri-harsono-jadi-dansatsiber-tni-siapa-dia-3b8MTiHnKk.JPG|2|news.okezone.com|E|

MK Kembali Menolak Uji Materi Upaya Melegalkan Pernikahan Beda Agama

Mahkamah Konstitusi tolak uji materi pernikahan beda agama ramos partege asal papua

Ilustrasi pasangan yang hendak menikah via Getty Images

Keinginan E. Ramos Petege menikahi calon istrinya yang beragama Islam lewat revisi undang-undang terpaksa kandas. Warga Papua beragama Katolik ini masuk pemberitaan media tahun lalu, setelah mengajukan uji materi terhadap Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait pernikahan beda agama. Namun dalam sidang 31 Januari 2023, permohon Patege ditolak secara keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Artinya, pernikahan beda agama belum sah secara agama dan belum bisa masuk pencatatan sipil dalam tafsir MK. Pada 2015, MK pernah menolak permohonan serupa yang diajukan lima mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Menurut MK saat itu, permohonan tersebut tak beralasan.

Meski demikian, dua hakim dari total sembilan hakim MK memberi catatan bahwa negara perlu memberi jalan tengah untuk pernikahan beda agama. Dua sosok itu adalah Suhartoyo dan Daniel Yusmic Foekh. Suhartoyo menganggap negara perlu memberikan kepastian hukum. Negara menganggap perkawinan beda agama ‘tidak sah secara agama’ karena legalisasi perkawinan menurut hukum sipil hanyalah berupa pencatatan administrasi.

Dia menganggap perlu adanya jalan tengah. Terlebih aturan itu sudah ada sejak 1974, saat masyarakat belum sekompleks sekarang. Suhartoyo mengatakan MK perlu memberikan persoalan ini pada pembuat undang-undang apabila dirasa perlu adanya revisi.

“Sehingga permasalahan perkawinan beda agama dapat terselesaikan dari akar masalahnya (root cause), tidak hanya selesai dalam ranah pencatatan administrasi, tetapi juga diperoleh jalan tengah yang bijak dengan tetap mengedepankan pemenuhan hak-hak warga negara untuk mempunyai kebebasan memeluk agama dan kepercayaannya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing,” kata Suhartoyo.

Sementara Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, beranggapan DPR dan Presiden lah pihak yang tepat mengatur perkawinan. Kedua pihak tersebut bisa menyerap aspirasi masyarakat serta riset terkait kondisi perkawinan di Indonesia.

Apabila melihat beberapa kejadian yang sudah berlaku, ada pernikahan beda agama yang kemudian ‘disahkan’ di Jogja. Pasangan beragama Islam dan Katolik tersebut sudah menikah sejak September di salah satu gereja di Sleman. Adapun pengesahan dari Pengadilan Negeri (PN) Jogja berlangsung Desember 2022.

Partege adalah warga Dogiyai, Papua. Gugatan Ramos lahir usai kegagalannya, sebagai pemeluk Katolik, untuk menikahi kekasihnya yang memeluk Islam. Padahal mereka sudah menjalin asmara selama 3 tahun. Ramos meminta hakim MK memberi kepastian hukum tentang dibolehkannya pernikahan beda agama.

Dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan tertulis, “perkawinan dikatakan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ramos beranggapan aturan tersebut merenggut kemerdekaan, kebebasan, atau haknya dalam beragama dan berkepercayaan. Terlebih kemerdekaan beragama sudah masuk dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pembacaan pertimbangan Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 pada 31 Januari 2023, Hakim Konstitusi Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih, mengatakan implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) di setiap negara berbeda. Meski perlindungan HAM sudah dijamin secara universal dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR), namun penerapan di setiap negara perlu sejalan ideologi, agama, sosial dan budaya rakyat di negara masing-masing.

“MK telah memberikan landasan konstitusionalitas relasi agama dan negara dalam hukum perkawinan, bahwa agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan negara menetapkan keabsahan administratif perkawinan dalam koridor hukum,” kata Enny, dikutip dari situs MK RI.

Enny menegaskan apabila negara melindungi ‘hak membentuk keluarga’ dan ‘hak melanjutkan keturunan’ yang tertuang Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Namun untuk mendapatkan kedua hak tersebut, ada prasyarat bernama ‘perkawinan yang sah’.

“Dengan menggunakan kaidah hukum, sesuatu yang menjadi syarat bagi suatu kewajiban hukumnya menjadi wajib, maka perkawinan yang sah juga merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi,” katanya.

Hakim Konstitusi lain, Wahiduddin, memberi penjelasan terkait konsep beragama yang terbagi menjadi dua. Pertama dalam ranah internum atau meyakini agama tertentu. Namun ada juga pengertian agama dalam ranah eksternum atau cara berekspresi dalam beragama di muka umum.

Perkawinan Wahiduddin anggap masuk dalam eksternum dan negara dapat campur tangan. Bukan dalam konteks membatasi kepercayaan tertentu, namun lebih kepada menanggulangi ekspresi bergama agar tidak menyimpang. Pernikahan dia anggap sama dengan pengelolaan zakat maupun haji.

Terkait pengesahan pernikahan beda agama melalui pengadilan, preseden yang sudah terjadi berasal dari Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hakim dan Kepala Humas PN Jogja, Heri Kurniawan, menyetujui permohonan nikah beda agama untuk melindungi hak anak dan mencegah kumpul kebo. Sebelum mengajukan ke pengadilan, pasangan itu terkendala dalam membuat akta kelahiran. Mereka tidak punya akta nikah lantaran beda agama.

“Kalau dibilang mengesahkan pernikahannya kurang tepat, karena yang diputuskan soal pencatatan pernikahannya. Dari keterangan saksi, kedua keluarga juga mendukung pernikahan itu,” kata Heri, dikutip dari Harian Jogja. Pengesahan pernikahan beda agama lewat mekanisme pengadilan ini bukan kali pertama. Sebelumnya putusan serupa sempat diambil hakim di Surabaya dan Tangerang.

Kegagalan gugatan kali ini boleh saja diartikan pasangan beda agama sebagai belum usainya perjuangan. Jika butuh cerita inspiratif, ini dia:

Pada 2017, sebanyak delapan orang karyawan menggugat UU Ketenagakerjaan 2003 Pasal 153 ayat 1. Perkaranya, pasal tersebut ambigu karena melarang sekaligus membolehkan perusahaan mem-PHK karyawan yang menikah dengan teman satu kantor (buang jauh-jauh ide untuk nyeletukin joke karatan, “Banyak amat nikah satu kantor”).

Menurut salah seorang penggugat kepada Detik, ia prihatin menyaksikan rekan sekantornya yang berprestasi harus dipecat hanya karena mencintai teman kerja. 

“Jadi di perusahaan kita terjadi ini pemecatan pegawai menikah sesama pekerja. Padahal mereka beda unit, bukan sama-sama dari unit keuangan,” Edy Supriyanto Saputro mengatakan kepada Detik, 2017 silam. “Itu bukan satu [kasus], sudah banyak,” tambahnya.

Para penggugat memohon agar MK menghapus frasa kecuali dan seterusnya di pasal tersebut agar tak ada lagi kesan diperbolehkannya PHK karena menikah dengan rekan kerja. Gugatan itu dikabulkan pada tahun itu juga.

|0|https://www.vice.com/id_id/article/jgp7ny/mahkamah-konstitusi-tolak-uji-materi-pernikahan-beda-agama-ramos-partege-asal-papua|1|https://video-images.vice.com/articles/63da412b117d758193bce0a0/lede/1675248520237-gettyimages-1345082939.jpeg?image-resize-opts=Y3JvcD0xeHc6MC44NDIzeGg7MHh3LDAuMDYwMXhoJnJlc2l6ZT0xMjAwOiomcmVzaXplPTEyMDA6Kg|2|www.vice.com|E|

RSUD Bandung Kiwari Kebakaran, Pasien Dievakuasi ke RS Terdekat

Rabu, 1 Februari 2023 – 17:20 WIB

VIVA Nasional – Wali Kota Bandung Yana Mulyana memastikan kondisi di RSUD Bandung Kiwari berangsur normal setelah sempat terjadi kebakaran, Rabu, 1 Februari 2023, pukul 07.07 WIB.

Yana memastikan, seluruh pasien sudah dievakuasi dan kondisi api di titik kebakaran pun sudah padam. Selain itu, Yana juga memastikan tidak ada korban jiwa akibat musibah ini.

“Alhamdulillah sudah tertangani. Seluruh pasien sudah dievakuasi, dan tidak ada korban jiwa. Titik api pun sudah dipadamkan. Namun proses pendinginan masih berlangsung,” ujar Yana, Rabu, 1 Februari 2023.

Yana menambahkan, saat ini rumah sakit terdekat dari RSUD Bandung Kiwari siap menjadi tempat rujukan bagi pasien terdampak kebakaran. “Sudah dihubungi dan rumah sakit sekitar juga siap,” katanya.

RSUD Bandung Kiwari, Jawa Barat.

RSUD Bandung Kiwari, Jawa Barat.

Photo :

  • VIVA.co.id/ Adi Suparman (Bandung)

Direktur RSUD Bandung Kiwari, Yorisa Sativa memastikan layanan di RSUD Bandung Kiwari masih tetap berjalan. Meski begitu, ia menyampaikan ada sejumlah pasien yang dievakuasi ke rumah sakit terdekat imbas dari kebakaran di ruangan Intensive Care Unit (ICU) yang berlokasi di lantai empat gedung tersebut.

Adapun pasien yang dirujuk itu rata-rata yang membutuhkan bantuan pernafasan. “Untuk jumlah detail pasien, kami masih mendata. Tetapi pasien di lantai empat sudah tertangani di IGD. Pasien ada juga yang memerlukan bantuan pernafasan, karena awalnya sedang dirawat,” kata Yorisa.

Halaman Selanjutnya

Pihaknya mendata sudah ada sekitar 20 bayi yang baru lahir yang dirujuk ke rumah sakit sekitar untuk mendapatkan perawatan.

img_title


|0|https://www.viva.co.id/berita/nasional/1570802-rsud-bandung-kiwari-kebakaran-pasien-dievakuasi-ke-rs-terdekat|1|https://thumb.viva.co.id/media/frontend/thumbs3/2023/02/01/63da37dd91f37-wali-kota-bandung-yana-mulyana-di-lokasi-kebakaran-rsud-bandung-kiwari_665_374.jpeg|2|www.viva.co.id|E|

Indeks Persepsi Korupsi Anjlok, KPK Singgung Politisi Rangkap Pebisnis

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengungkapkan bahwa sekarang tidak ada aturan terkait konflik kepentingan melarang politisi merangkap jadi pebisnis.

Hal itu disampaikan Pahala merespons Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2022 berada di skor 34 atau terburuk pasca-reformasi.

Pahala memandang diperlukan terobosan perbaikan pada sektor pengadaan barang/jasa dan perizinan.

Data KPK menunjukkan modus korupsi pengadaan barang/jasa tercatat sudah menyentuh angka 277 dan perizinan di angka 25 perkara.

“Politisi, kepala lembaga dan kepala daerah bisa menjadi pebisnis dan tidak ada aturan conflict of interest-nya. Sayangnya, tidak ada yang bergerak membuat perbaikannya,” kata Pahala lewat keterangan tertulis dikutip Rabu (1/2/2023).

Pahala menyoroti indikator Political Risk Service (PRS) International Country Risk Guide yang skornya turun signifikan dari tahun lalu 48 menjadi 35.

Menurut dia, hal itu menunjukkan para pelaku usaha menghadapi risiko politik dalam berusaha di Indonesia.

“Maka, untuk menekan risiko itu, butuh terobosan dan keinginan untuk bergerak dan berubah bersama-sama secara masif dengan meninggalkan ego sektoral,” terangnya.

Baca juga: DPR Yakin Tak Ada Kaitan Merosotnya Skor IPK dengan Revisi UU KPK

Pada sektor politik, KPK memberikan catatan tingginya keterlibatan politisi dalam tindak pidana korupsi.

Salah satu akar masalah adalah pendanaan partai politik.

“Semua orang tahu partai politik enggak ada sumber uangnya kecuali dari bantuan pemerintah yang sangat kecil. Setengah mati kita usulkan ayo dong parpolnya kita perkuat. Pertanyaannya memang ada jaminannya kalau partai kuat enggak ada korupsi? Ya enggak ada,” kata Pahala.

“Tapi kan ada upaya logisnya kalau partai politik itu kuat baru dikenakan sanksi, kalau dia tidak terbuka misalnya, baru kita minta pertanggungjawaban untuk kader-kadernya yang duduk di pemerintahan atau yang duduk di DPR,” imbuhnya.

KPK, lanjut Pahala, mengharapkan harmonisasi berbagai kebijakan antar-kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah yang tumpang tindih.


|0|https://www.tribunnews.com/nasional/2023/02/01/indeks-persepsi-korupsi-anjlok-kpk-singgung-politisi-rangkap-pebisnis|1|https://cdn-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/logo-kpk-nih.jpg|2|www.tribunnews.com|E|

Merasa Semua Orang Benci Kalian? Waspadai Tanda-Tanda Orang yang Overthinking

Foto ilustrasi laki-laki bersembunyi di balik selimut

Foto: Williams+Hirakawa, Getty

Pernahkah kamu merasa dibenci semua orang? Kamu gampang overthinking ketika ada teman yang berubah sikap di depanmu. Perkara chat balasan lebih singkat, misalnya, bisa sampai bikin kamu mengira teman ngobrol sudah tidak menyukaimu.

Segudang tanda tanya menghantui hatimu gara-gara hal yang sebenarnya cukup sepele. Kok reaksi si A datar, ya? Kenapa chatnya tidak seantusias biasanya? Kenapa dia lama sekali membalas, padahal biasanya cepat? Apakah saya salah ngomong? Apakah dia tersinggung?

“Orang yang memiliki ketakutan ini cenderung akan memikirkan yang aneh-aneh saat ada yang bersikap tidak seperti biasanya,” terang psikolog klinis Kirren Schnack kepada VICE. “Katakanlah teman membatalkan janji karena ada urusan mendadak. Mereka mungkin akan langsung berasumsi temannya marah atau tidak suka padanya.”

Tentu tidak semua orang suka pada kita, tapi kecil kemungkinannya mereka akan mengabaikan kamu sepenuhnya hanya karena tidak suka. Jika kamu tiba-tiba merasa orang membencimu, bisa jadi prasangka itu berasal dari pola pikir kurang sehat yang tertanam di alam bawah sadarmu.

Rasa takut akan ketidakpastian juga dapat membuat orang percaya tidak ada yang suka padanya, terutama jika mereka mudah tertekan dalam situasi yang serba tidak jelas. Mereka kerap menarik kesimpulan tanpa membuktikannya terlebih dahulu, dan yakin bisikan-bisikan halus di hatinya benar.

Diante Fuchs, psikolog yang menangani pasien dengan gangguan kecemasan, menyebut semua orang pada dasarnya takut dibenci. Akan tetapi, seberapa parah ketakutannya berbeda-beda untuk setiap orang, yang menurutnya tergantung pada pengalaman masa kecil mereka.

Banyak orang yang sejak kecil tinggal di lingkungan yang kasar, suka marah-marah, dan penuh gejolak merasakan penolakan dari orang-orang di sekitarnya. Hal itu kemudian menumbuhkan rasa takut ditolak begitu mereka beranjak dewasa.

“Manusia sejatinya ingin diterima dan membutuhkan rasa memiliki. Perasaan kita jadi sensitif ketika kebutuhan ini terancam,” kata Fuchs. “Ada orang yang mengalami banyak penolakan dan merasa seperti tidak diinginkan saat mereka tumbuh dewasa. Akibatnya, mereka berpikir tidak ada yang mencintainya karena kesalahan mereka sendiri. Itulah kenapa orang langsung menyimpulkan dirinya dibenci ketika mereka merasa seseorang marah padanya.”

Schnack berujar, merasa dibenci juga menjadi tanda adanya gangguan kecemasan sosial, yang terbentuk ketika seseorang merasa ditolak, dihakimi atau terasingi. Orang yang merasakan semua ini bahkan dapat mengembangkan gaya keterikatan insecure, yang ditandai oleh kesulitan menjalin hubungan dekat.

Terlepas dari penyebabnya, orang-orang seperti ini akan diserang rasa khawatir berlebihan jika vibe di sekitarnya terasa berbeda, yang akhirnya mereka menganalisis interaksi sosial secara berlebihan dan salah menafsirkan kejadian sebenarnya.

Meski begitu, ada kalanya perasaan mereka beralasan.

“Apa yang orang rasakan juga dapat dipengaruhi oleh orang lain,” tutur Schnack. “Jika orang secara konsisten merasakan ketakutan itu di berbagai jenis hubungannya, maka penyebabnya bisa dari dalam diri orang itu. Tapi kalau mereka merasa mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari orang-orang yang sama, mungkin ada alasan di balik itu.”

Dengan kata lain, bisa jadi memang ada masalah dalam hubunganmu jika kamu merasa dibenci orang tertentu saja. Perasaan itu muncul akibat interaksi yang buruk dengan mereka.

“Suatu perasaan baru dikatakan tidak normal jika sudah sampai tahap mendiktekan perilaku kita, yang menyebabkan kita bertindak secara tidak sehat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain,” Schnack melanjutkan.

Kekhawatiran yang tak terselesaikan bisa bikin seseorang menarik diri atau menjauh dari situasi sosial karena yakin keberadaannya tidak diinginkan. Jika dibiarkan berlarut-larut, mereka lama-lama akan merasa kesepian, sedih hingga tak berharga.

Schnack menyarankan untuk mempertimbangkan beberapa pertanyaan berikut ketika kamu merasa semua orang membencimu: Apakah perasaannya berdasar, atau saya cuma memikirkan yang tidak-tidak? Apa bukti yang bikin saya merasa teman membenciku? Apakah ada alasan lain mereka bertindak seperti itu?

Alih-alih berasumsi, bukankah lebih baik jika kamu membicarakannya langsung kepada temanmu itu? Kita tak akan tahu kebenarannya kalau tidak bertanya.

“Ingat, kita tidak bisa membaca pikiran, dan berasumsi hanya akan menimbulkan prasangka yang dapat merusak hubungan. Kalau kamu merasa ada masalah dengan seseorang, mintalah kejelasan dari mereka.”

Seandainya ternyata kamu telah menyinggung perasaan mereka, kalian masih bisa menyelesaikan masalahnya dan meminta maaf. “Mengambil sikap yang realistis lebih bermanfaat bagi dirimu sendiri. Selain pikiran lebih tenang, kamu bisa sekaligus belajar tentang arti kerapuhan dalam hidup manusia,” Schnack menyimpulkan.

Follow Romano Santos di Instagram.


|0|https://www.vice.com/id_id/article/3ad9mw/merasa-semua-orang-benci-kalian-waspadai-tanda-tanda-orang-yang-overthinking|1|https://video-images.vice.com/articles/63ca266aaf488f6f8505804a/lede/1674194147076-gettyimages-82836845.jpeg?image-resize-opts=Y3JvcD0xeHc6MC44NDM3NXhoO2NlbnRlcixjZW50ZXImcmVzaXplPTEyMDA6KiZyZXNpemU9MTIwMDoq|2|www.vice.com|E|