Panduan Sexting Agar Kalian Tidak Malu-Maluin di Mata Doi

definisi sexting

Foto ilustrasi oleh Daniel Apodaca via Unsplash

Ponselmu berdenting, terlihat notifikasi pesan masuk dari pujaan hati. Kamu langsung membuka dan membaca chatnya. Seketika wajahmu terasa panas; jantung berdegup kencang. Rupanya, dia mengirim pesan nakal untuk menggodamu. Imajinasi melayang bebas, membayangkan diri mewujudkan fantasi liar itu bersama pasangan.

Sexting yang sukses mampu membangkitkan gairah, bahkan bisa sampai membuat pengirim dan penerima menginginkan lebih. Namun, bertukar pesan eksplisit sangat berisiko (chat atau fotonya tersebar), dan salah langkah atau ucapan sedikit dapat menimbulkan suasana yang canggung.

Kamu juga tidak boleh memaksa pasangan jika mereka tidak mau sexting. Dengan kata lain, walau “cuma” berfantasi lewat chat, kedua belah pihak harus sama-sama setuju melakukannya. Dan yang paling penting: jangan pernah mengajak orang lain sexting saat kalian sudah punya pasangan, dan jangan pernah mengirim pesan seksual kepada anak di bawah umur.

Berikut kiat-kiat sexting yang aman dan anti bikin ilfil:

Lakukan bersama orang yang kamu percaya

Ajak orang sexting hanya jika kamu benar-benar tertarik dengan mereka, dan orang itu menyanggupi ajakanmu. Obrolan akan terasa semakin panas kalau penerima meladeni kamu sepenuh hati.

Sebelum melakukannya, kamu perlu memastikan mereka dapat menjaga rahasia dan tidak akan memanfaatkan obrolan kalian untuk kepentingan pribadinya. Di zaman canggih seperti sekarang, ada saja yang menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan orang lain. (Penelitian menemukan satu dari 10 orang masih menyimpan foto bugil mantan di hape mereka.) Itulah sebabnya penting sekali bagimu melakukannya bersama orang yang kamu percaya saja.

Jangan sexting saat mabuk

Orang cenderung tidak dapat berpikir logis dan bertindak tanpa pikir panjang di bawah pengaruh alkohol, yang kerap menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Pesan dan foto yang dikirim juga tidak keruan ketika kondisimu setengah sadar.

Sah-sah saja kalau kamu menyesap minuman memabukkan agar momennya lebih sensual, tapi yang pasti jangan sampai kelewat teler.

Gunakan fitur pesan hilang otomatis

Ada kalanya sexting berjalan mulus sampai-sampai kamu ingin membacanya berulang kali, tapi ada juga saat-saat kamu geli setiap teringat pesan yang dikirim.

Untungnya, sekarang sudah ada fitur yang secara otomatis menghapus pesan setelah batas waktu tertentu, sehingga kamu bisa berpura-pura sexting tak pernah terjadi. Manfaat lain dari fitur ini yaitu pesannya tidak akan tersimpan di ponsel lawan bicara.

Berhati-hati saat kirim foto dan video

Sexting bersama orang yang kamu percaya saja belum cukup. Kamu perlu mengecek foto dan videonya tidak menampilkan wajah atau ciri khas lain dari dirimu sebelum dikirim. Tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti risiko orang mengenali dirimu. Pastikan latar belakangnya polos dan tidak menunjukkan benda-benda yang mudah ditemukan di rumahmu.

Sexting penuh elegan

Jangan lebay menggunakan tanda seru, emoji dan onomatopoeia. Chat yang keseluruhan hurufnya kapital juga bisa bikin pasangan turn off. Kamu harus pandai merangkai kata-kata agar pasangan semakin terangsang ketika membaca pesannya.

Pesan “aku baru selesai mandi” dapat memberikan gambaran jelas kepada pasangan, seperti apa kondisimu saat mengirim chat tersebut. Pesan semacam itu membantu mereka membayangkan skenario yang lebih hot. “Kalau aku sedang bersamamu, apa yang akan kamu lakukan?” juga memacu imajinasi pasangan. Selain itu, jawaban yang pasangan berikan akan membuktikan mereka aktif terlibat dalam obrolannya, sehingga bisa dijadikan pegangan seandainya (amit-amit) mereka menyebarkan chat ke orang lain.

Tanyakan perasaan mereka setelah selesai

Terkadang orang merasa bimbang dan khawatir setelah melakukan sexting. Kamu mungkin takut salah ucap atau bikin lawan bicara tidak nyaman. Dengan demikian, tidak ada salahnya memberi tahu mereka kalau kamu juga menikmatinya.

Jangan disebar

Apa yang terjadi di antara kamu dan pasangan, hanya kalian berdua yang mengetahuinya. Jangan jadi orang berengsek yang menyebarkan obrolan vulgar kalian ke teman segeng.

Follow Romano Santos di Instagram.


|0|https://www.vice.com/id_id/article/qjkw4x/arti-sexting-dan-panduan-melakukan-sexting-dengan-pasangan-lewat-chat-agar-tidak-kaku|1|https://video-images.vice.com/articles/63314d11f5756300962f4432/lede/1664175685338-696e2c1c-f227-4e6c-8947-a701e429fb37.jpeg?image-resize-opts=Y3JvcD0wLjYxNDF4dzowLjQ1OTd4aDswLjM2NTl4dywwLjQyMjZ4aCZyZXNpemU9MTIwMDoqJnJlc2l6ZT0xMjAwOio|2|www.vice.com|E|

Pakar soal Konversi Kompor Listrik Batal: Komunikasi Program Tak Jelas

Jakarta, CNN Indonesia

Pakar transisi energi Fabby Tumiwa tak kaget PT PLN (Persero) membatalkan program konversi LPG 3 kg ke kompor listrik. Pasalnya, sejak awal komunikasi terkait program tersebut tidak jelas.

“Sejak awal, komunikasi mengenai program ini tidak jelas. Koordinasi dan kendali informasi tidak ada,” ujar pria yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) ini kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/9).

Fabby mengatakan ketidakjelasan tersebut membuat masyarakat mendapatkan berbagai informasi yang seakan-akan bertentangan.

Imbas hal tersebut, penolakan muncul karena rumah tangga miskin yang jadi sasaran khawatir biaya energinya naik gara-gara konversi ini. Penolakan ini pun ikut diramaikan oleh warganet di media sosial.

“Ini terjadi karena tidak ada komunikasi yang utuh dan terkoordinasi,” sambung Fabby.

Kendati demikia, ia menilai yang dilakukan oleh PLN terkait konversi LPG 3 kg ke kompor listrik ini bukan pembatalan, tapi penundaan.

“Saya menginterpretasikan ini bukan sebagai pembatalan tapi penundaan. Kalau diperhatikan konversi ini adalah program pemerintah, bukan PLN, walaupun implementasinya dilakukan oleh PLN,” papar Fabby.

Pendapat yang tak jauh berbeda juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan. Ia mengatakan PLN terpaksa membatalkan rencana konversi LPG 3 kg ke kompor listrik secara masif karena timbul gejolak di masyarakat.

“Memang ada gejolak di masyarakat ini akhirnya kebijakan (kompor listrik) dibatalkan,” katanya.

Menurut Mamit, PLN sebenarnya sudah siap untuk mengonversi LPG 3 kg ke kompor listrik. Sebab, perusahaan pelat merah itu telah melakukan uji coba di dua kota, yakni Solo dan Denpasar.

“Kalau bicara siap, harusnya sudah siap. Program awal kan 300 ribu kompor listrik. Uji coba juga sudah dilakukan di dua kota, jadi sudah siap dari sisi teknis,” ujar Mamit.

Meski begitu, Mamit khawatir pembatalan program konversi dari LPG 3 kg ke kompor listrik akan menambah beban PLN untuk menanggung kelebihan pasokan (oversupply) listrik.

“Dengan oversupply 6 GW sampai 7 GW itu jumlah yang luar biasa. Salah satu upaya menaikkan penggunaan listrik kan sebenarnya pakai kompor listrik, sehingga beban oversupply PLN tidak besar,” kata Mamit.

Menurut Mamit, PLN harus menanggung Rp3 triliun untuk oversupply listrik 1 GW per tahun. Jika oversupply tembus 7 GW, berarti PLN harus menanggung beban Rp21 triliun per tahun.

“Angka itu membebani PLN, padahal dananya bisa digunakan untuk yang lain yang lebih produktif,” terang Mamit.

Sebelumnya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan pihaknya membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik. Hal itu dilakukan untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19.

“PLN memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan. PLN hadir untuk memberikan kenyamanan di tengah masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal,” terang Darmawan.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)



|0|https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220928155223-85-853811/pakar-soal-konversi-kompor-listrik-batal-komunikasi-program-tak-jelas|1|https://akcdn.detik.net.id/visual/2022/09/28/uji-coba-kompor-listrik-di-solo_169.mpo?w=650|2|www.cnnindonesia.com|E|

Genap Berusia 75 Tahun, Ini Jejak Karier Luhut Binsar Pandjaitan di Militer, Politik dan Bisnis

TEMPO.CO, Jakarta – Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A. yang lahir pada 28 September 1947, menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman di Kabinet Kerja sejak Juli 2016. Lalu, ia dipilih lagi pada masa Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin periode 2019–2024 sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia. Namun, sebelum sampai di titik sekarang, ia mengalami karier di dunia politik cukup panjang.

Karier Luhut Binsar Pandjaitan

Luhut Pandjaitan memulai  kariernya dalam dunia politik pada 1999. Saat itu, Presiden B.J. Habibie mengangkatnya menjadi Duta Besar Republik Indonesia Untuk Republik Singapura. Dalam tiga bulan pertama masa jabatannya, ia mampu memulihkan hubungan kedua negara ke tingkatan semula. Kemudian, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Luhut ditarik dari Singapura sebelum masa baktinya berakhir.

Gus Dur memberikan kepercayaan kepada Luhut sebagai Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia (RI). Presiden pada era pemerintahan selanjutnya pun bermaksud untuk mempercayakannya kembali sebagai menteri, tetapi Luhut menolaknya karena ia menjaga etika terhadap Gus Dur.

Pada 31 Desember 2014, Luhut dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan Indonesia yang pertama oleh Presiden Jokowi. Satu tahun kemudian, tepatnya pada 12 Agustus 2015, Luhut ditetapkan oleh Presiden menjadi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Pada 15 Agustus 2016, Luhut pernah ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi untuk menjadi pejabat sementara (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagaimana dikutip dari berkas.dpr.go.id.

Luhut Pandjaitan pun pernah mengepalai beberapa program pemerintah, di antaranya Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, dan Koordinator PPKM Wilayah Jawa-Bali.

Karier Militer Luhut

Luhut memulai kariernya dalam dunia militer pada 1967. Ia mengasah terlebih dahulu kemampuan kemiliterannya dengan masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) bagian Darat. Tiga tahun kemudian, ia meraih predikat sebagai Lulusan Terbaik pada 1970 sehingga meraih penghargaan Adhi Makayasa.

Luhut banyak menghabiskan karier militernya di Kopassandha TNI AD. Di sana, ia dikenal sebagai Komandan pertama Detasemen 81. Ia pun pernah menghadapai Berbagai medan tempur dan menduduki jabatan penting, di antaranya Komandan Grup 3 Kopassandha, Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif), dan Komandan Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI Angkatan Darat. 

Melansir p2k.unkris.ac.id, Luhut pun pernah mendirikan sekaligus menjadi komandan pertama Detasemen 81 (sekarang Sat-81/Gultor) kesatuan baret merah Kopassus. Ini menjadi salah satu pasukan khusus penanggulangan terorisme terbaik di dunia. Kemudian, pada 2001, Luhut Pandjaitan mendirikan Institut Teknologi Del di Desa Sitoluama, Laguboti, Kabupaten Toba, Sumatra Utara.

Perjalanan Bisnis Opung Luhut

Dalam dunia bisnis, ia mulai merintisnya pada 2004 di bidang energi dan pertambangan dengan mendirikan PT Toba Sejahtra Group. PT tersebut bergerak di sektor pertambangan batu bara, perkebunan (PT Trisena Agro Sejahtera dan PT Adimitra Lestari), kelistrikan (PT Pusaka Jaya Palu Power dan PT Kartanegara energi Perkasa), dan minyak dan gas (PT Energi Mineral Langgeng dan PT Fairfield Indonesia). Selain itu, ada satu perusahaan konsesi yang dipegang Toba Sejahtra Group, yaitu PT Kutai Energi.

Tidak hanya dalam ranah politik, militer, atau bisnis saja, Luhut Pandjaitan juga pernah bermain film dalam judul Sang Perwira (2019), meskipun hanya sebagai kameo saja yang muncul tidak lama.

RACHEL FARAHDIBA R 

Baca: 10 Tugas Luhut Binsar Pandjaitan dari Jokowi, terakhir Urus Program Kendaraan Listrik

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.


|0|https://nasional.tempo.co/read/1639341/genap-berusia-75-tahun-ini-jejak-karier-luhut-binsar-pandjaitan-di-militer-politik-dan-bisnis|1|https://statik.tempo.co?id=833555&width=650|2|nasional.tempo.co|E|

5 Link Nonton Streaming Drama Korea Sub Indo Bukan di LK21, Dijamin Aman!

Suara.com – Saat ini sudah banyak sekali cara untuk menonton drama Korea (drakor) kesayangan Anda. Jika biasanya Anda menonton drakor melalui situs tidak resmi, alangkah baiknya jika mulai sekarang kebiasaan itu ditinggalkan karena termasuk perbuatan yang melanggar/ilegal. Berikut kami berikan link nonton streaming drama Korea sub Indo bukan di LK21

Melalui situs legal ini kita dapat menonton drakor lama hingga yang terbaru dengan beberapa terjemahan bahasa asing termasuk Indonesia. Belakangan drakor banyak diganderungi oleh masyarakat.

Biasanya drakor akan menyajikan cerita seru tentang kisah percintaan yang akan dibalut dalam berbagai aspek kehidupan sosial seperti pekerjaan, misteri, olahraga dan lainnya. 

Bahkan beberapa drakor juga menjadi gambaran perjalanan hidup beberapa orang di real life atau kisah nyata. Sehingga banyak yang tertarik untuk menonton drakor hingga rela menunggu perilisan per episode ditiap minggunya. 

Baca Juga:
Link Nonton Film Moeldoko Gratis, ‘Kang Moel’ Nyaris Dipukul Kayu

Banyaknya layanan Over The Top (OTT) video streaming saat ini yang mampu menyediakan tayangan drama Korea, berdasarkan pada besarnya basis penggemar atau peminat di Indonesia. Berikut ini beberapa situs penyedia video streaming drama Korea legal yang bisa Anda akses dengan mudah. 

Link Nonton Streaming Drama Korea Sub Indo Bukan di LK21 

1. Viu 

Viu merupakan salah satu layanan (OTT) yang menjadi wadah untuk menonton drama, variety show hingga reality show ‘Korea’. Anda dapat streaming nonton drama Korea populer di Viu tanpa berlangganan. 

Meski demikian, saat menonton Anda akan diganggu dengan sejumlah iklan yang muncul di tengah-tengah tayangan. Oleh karena itu, untuk dapat menyaksikan drakor tanpa ada iklan, Anda diminta untuk berlangganan dengan rincian mulai dari Promo 1 Minggu Rp10 ribu, 1 Bulan + 2 Minggu Rp30 ribu atau 2 Bulan + 1 Bulan Rp60 ribu. 

Baca Juga:
Link Nonton Little Women Full Movie Sub Indo Episode 1-12 Tamat

Anda dapat mengunduh aplikasi Viu melalui PlayStore untuk Android dan Aplle Store untuk Iphone. Atau Anda dapat mengklik link berikut: 

https://www.viu.com/ott/id/id/all  

2. Netflix 

Netflix merupakan salah sati situs legal untuk menonton drama Korea terpopuler di Indonesia. Layanan tersebut memungkinkan para pengguna untuk menonton serial atau tayangan kesukaan di mana pun, kapan pun, selain itu pengguna juga bisa mengakses konten melalui berbagai perangkat seperti ponsel, smartTV, tablet, PC ataupun laptop. 

Anda dapat melakukan streaming nonton drama Korea seperti Big Mouth, Crash Landing On You, Start-Up, Replay 1988 di Netflix serta beberapa series populer lainnya. Netflix hadir dengan menawarkan beberapa paket seperti Paket Dasar Rp109 ribu per bulan, Paket Standar Rp139 ribu per bulan serta Paket Premium Rp169 ribu per bulan. 

Anda dapat mengunduh aplikasi Netflix melalui PlayStore untuk Android dan Aplle Store untuk Iphone. Atau Anda dapat mengklik link berikut: 

https://www.netflix.com/  

3. Vidio.com 

Terkenal dengan beragam program olahraganya, Vidio.com juga menyediakan deretan drama Korea yang cukup lengkap dan populer di tengah masyarakat. 

Seperti situs lainnya, Vidio juga hadir dengan pilihan nonton gratis. Tentu saja, akses yang disediakan terbatas dan Anda harus siap dengan kemunculan iklan di tengah tayangan. Akan tetapi jika Anda ingin berlangganan, Vidio akan dibanderol mulai dari Rp49 ribu per bulan. 

Anda dapat mengunduh aplikasi Video.com melalui PlayStore untuk Android dan Aplle Store untuk Iphone. Atau Anda dapat mengklik link berikut: 

http://video.com/  

4. Disney+ Hotstar 

Situs selanjutnya yang menyediakan tayangan drakor yaitu Disney+ Hotstar. Sama seperti yang lainnya, Anda harus berlangganam terlebih dahulu untuk dapat menikmatinya.  Anda dapat mengunduh aplikasi Disney+ Hotstar melalui PlayStore untuk Android dan Aplle Store untuk Iphone. Atau Anda dapat mengklik link berikut: 

https://www.hotstar.com/id  

5. Iflix 

Situs atau aplikasi streaming drama Korea selanjutnya adalah Iflix. Hadir sebagai layanan video on demand di Indonesia sejak 2015. Layanan video asal Malayasia tersebut juga menyediakan raturan judul drama Korea. Sama seperti video streaming berlangganan, penonton perlu mengeluarkan biaya untuk dapat menyaksikan drama Korea kesayangannya. 

Iflix telah menyediakan paket berlangganan sepetyi Daily Plan yakni Rp2 ribu per hari (bayar dengan pulsa), Weekly Plan yakni Rp10 ribu per minggu, Monthly Plan yakni Rp 40 ribu per bulan untuk menonton beberapa drakor populer.  

Anda dapat mengunduh aplikasi Inflix melalui PlayStore untuk Android dan Aplle Store untuk Iphone. Atau Anda dapat mengklik link berikut: 

https://www.iflix.com/ 

Nah itulah tadi 5 link nonton streaming drama Korea sub Indo bukan di LK21. Situs-situs nonton drakor di atas dijamin legal meskipun Anda perlu berlangganan terlebih dahulu untuk menikmati tayangan bebas iklan. Silahkan mencoba! 

Kontributor : Putri Ayu Nanda Sari


|0|https://www.suara.com/news/2022/09/28/131500/5-link-nonton-streaming-drama-korea-sub-indo-bukan-di-lk21-dijamin-aman|1|https://media.suara.com/pictures/970×544/2022/09/28/88127-ilustrasi-nonton-film-link-nonton-streaming-drama-korea-sub-indo-bukan-di-lk21-shutterstock.jpg|2|www.suara.com|E|

Sepatu Crocs Aman Buat Dimakan Gak, Sih?

Sejak pertama kali diluncurkan nyaris 20 tahun lalu, produk alas kaki Crocs telah menghiasi pusat perbelanjaan hingga pagelaran busana bergengsi Balenciaga. Sepatu karet ini menjadi andalan sejuta umat karena nyaman dipakai dan tidak mudah rusak. Lebih menariknya lagi, bahan yang “kenyal” seperti jeli sukses bikin orang gemas ingin mengunyahnya.

Saya tidak ingat kapan pertama kali mendengar rumor Crocs aman untuk dimakan. Mungkin sejak saya masih kanak-kanak, ketika saya dan teman-teman masih lugu dan memercayai apa pun yang kami dengar. Tapi yang pasti, topik itu sering muncul saat main, berpesta hingga akhirnya beredar luas di internet. Peringatan macam “jangan makan sepatumu” bahkan tak mampu memadamkan jiwa-jiwa penasaran.

Unggahan pengguna @Bobotheoptimist pada papan pesan Straight Dope menjadi bukti paling awal ketertarikan orang makan Crocs merambah dunia maya. Pada 2006 silam, orang itu mengaku bertanya soal kelayakan produk sebagai bahan makanan melalui email yang ditujukan pada perwakilan perusahaan. “Walaupun tidak beracun, bahan pembuatan Crocs tidak mengandung gizi,” demikian bunyi email balasan yang ia terima. “Konon, rumornya muncul dari kisah petugas kamp yang merebus potongan sepatu Crocs sebagai pengganti permen untuk anak-anak yang tinggal di kamp itu.”

Tampaknya, saya bukan satu-satunya yang penasaran seperti apa rasanya makan Crocs, karena mantan rekan kerjaku nekat mengunyah sepatunya saat dia baru 11 tahun. Kejadian ini tepat 2006 lalu, saat rumornya beredar di internet. “Sejauh pengetahuanku, Crocs satu-satunya sepatu yang aman dimakan,” kata Ian Burke. Ternyata dulu dia juga percaya Crocs bisa menjadi santapan darurat ketika kita tersesat di hutan belantara. Maka dari itulah, Burke menyanggupi tantangan temannya untuk membuktikan rumor ini. “Saya masih butuh sepatu buat pulang, jadi cuma memotong bagian talinya. Teksturnya sangat alot dan sulit ditelan, kayak makan stirofoam keras.”

Pelajar bernama Gunnar Lundberg di Minnesota, Amerika Serikat, menerbitkan artikel untuk koran sekolah yang menceritakan pengalamannya makan satai Crocs pada 2016. “Kala itu, saya masih ada jatah menulis artikel untuk kategori ‘Diversions’,” kenang lelaki itu, yang sedang mengejar S2 di Polandia, melalui panggilan Zoom. Setelah merebusnya selama 90 menit, dia membumbui dua potong Crocs seukuran steik daging dengan saus sriracha. 

“Saya tidak mengalami gangguan pencernaan sesudah makan,” tuturnya. “Saya bisa merasakannya di tenggorokan, tapi ya sudah. Begitu saja.”

Laki-laki memotong rebusan sepatu Crocs pakai garpu dan pisau seolah-olah sedang makan steik daging

Foto dari arsip pribadi Gunnar Lundberg

Saya pikir ide Crocs aman dimakan cuma sebatas obrolan iseng anak-anak sepantaranku dulu. Tapi kemudian saya menemukan fakta yang lebih mengejutkan. Rasa penasaran ini juga melanda orang dewasa. Pada Februari 2020, Kendall Jenner menggigit sepatu Crocs sungguhan karena mengira itu makanan. Pengguna Reddit satu ini ditantang makan Crocs setelah kalah taruhan. Akun Instagram @beancrocdaily bahkan rutin mengunggah foto sepatu Crocs berfungsi sebagai wadah pengganti kacang kalengan. Beberapa konten kreator di YouTube dan TikTok juga membahasnya secara eksklusif. Para blogger yang memberi update seputar alas kaki bahkan menelusuri lebih dalam ketertarikan publik terhadap sepatu Crocs sebagai makanan. Perusahaan sepatu ini juga pernah berkolaborasi dengan KFC untuk menciptakan sepatu beraroma ayam goreng krispi, membuat orang semakin ngiler untuk melahapnya.

Sekarang mari kita membicarakan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sepatu Crocs. Setelah resmi berdiri, perusahaan dikabarkan membeli hak produksi bahan misteriusnya—kini dikenal sebagai Croslite—dari Foam Creations. Menurut paten tahun 2006, Croslite sebagian terbuat dari busa EVA yang tidak berbahaya dan umum digunakan dalam pembuatan tikar yoga. Akan tetapi, ada tanda-tanda karsinogen formamida pada bahan ini, yang berarti tidak sepatutnya dikonsumsi.

Namun, perusahaan membuat gebrakan baru pada 2021. Sebagai upaya mewujudkan net zero (menurunkan emisi karbon) pada 2030, Crocs menggunakan teknologi ECOLIBRIUM Dow Chemical dalam proses pembuatannya. 98 persen bahan yang digunakan bersifat terbarukan — sebuah produk tanpa timbal dan ftalat yang terbuat dari bahan-bahan nabati, seperti jerami.

Saya pun berpikir, itu artinya Crocs semakin aman untuk dikonsumsi, dong? Untuk memastikan tebakan saya benar atau tidak, saya menghubungi Melissa Layton, direktur komunikasi global Crocs, dan meminta pendapatnya. “Terlepas dari bahan pembuatannya, kami sangat tidak menganjurkan Anda memakan Crocs. Sepatu ini hanya untuk dipakai secara eksternal,” Layton menegaskan.

Saya masih ngeyel dan belum puas mendengar jawabannya. Apakah bisa sepatu Crocs menjadi santapan mengenyangkan, atau membantu kita bertahan hidup dalam situasi berbahaya? “Meski bahannya tidak beracun, bukan berarti kamu bisa memakannya,” tandas Abbey Sharp, ahli gizi terdaftar. “Tubuh kita tidak bisa mencerna dan menyerapnya karena tidak terdapat enzim khusus [yang dibutuhkan untuk memperlancar proses pencernaan].”

Sharp memperingatkan risiko kesehatan, seperti sembelit, diare, dan penyumbatan usus. “Kalaupun bisa dicerna sebagian, Croslite tidak mengandung nutrisi apa pun,” lanjutnya. “Seandainya kamu tersesat di hutan, saya sih lebih menyarankan kamu pakai sepatu Crocs sebagai alat menangkap bahan makanan.”

Saya sedih tidak mendapat izin dari ahli gizi untuk menjajal kelenturan sepatu Crocs, tapi saya paham mengapa Sharp tidak menganjurkan makan produk sisaan bahan baku. Lagi pula, artikel ini dimaksudkan untuk mengupas tuntas lapisan busa EVA yang membentuk sepatu, serta berusaha memahami kenapa ada orang tertarik menelan sepatu jelek ini. Apa sebenarnya alasan mereka bisa sampai senekat itu? Apakah para pemakan sepatu Crocs punya kebiasaan menyiksa diri, atau mereka merasa hidup belum lengkap jika rasa penasarannya belum terjawab? Apa pun alasannya, saya rasa orang-orang ini memiliki keberanian dan sifat kepo yang kelewat tinggi.

Follow Francky di Twitter.


|0|https://www.vice.com/id_id/article/v7vzqj/rumor-sepatu-crocs-bisa-dimakan-beredar-lewat-medsos-remaja-amerika-serikat|1|https://video-images.vice.com/articles/6329e45f315d83009442c24c/lede/1663690143824-8292022crodsediblecvartboardssite-lede.jpeg?image-resize-opts=Y3JvcD0xeHc6MC45OTk5MDIxMTQzMzA0NjJ4aDtjZW50ZXIsY2VudGVyJnJlc2l6ZT0xMjAwOiomcmVzaXplPTEyMDA6Kg|2|www.vice.com|E|

US Vice President to Visit Korean DMZ at End of Asia Trip

U.S. Vice President Kamala Harris will visit the Demilitarized Zone separating South Korea from North Korea, White House officials said Tuesday. VOA’s Anita Powell reports from the White House, with reporting from Seoul bureau chief Bill Gallo in Tokyo.

|0|https://www.voanews.com/a/us-vice-president-to-visit-korean-dmz-at-end-of-5-day-asia-trip/6766546.html|1|https://gdb.voanews.com/80470000-c0a8-0242-ad16-08daa101fcd8_tv_w1200_r1.jpg|2|www.voanews.com|E|

Gelar Adat Dada Madopo Malomo dari Sultan Ternate untuk Jokowi, Ini Maknanya : Okezone Nasional

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Kedaton Sultan Ternate, Kota Ternate, pada Rabu, 28 September 2022. Di tempat tersebut, Jokowi menghadiri prosesi penganugerahan gelar adat Kesultanan Ternate.

Setibanya di Kedaton Sultan Ternate, Presiden yang mengenakan pakaian kebesaran Roke berwarna hitam, disambut langsung oleh Sultan Ternate ke-49, Hidayatullah Sjah.



Setelah itu, Presiden dipasangkan mahkota adat “Lastar Ngare” dan dianugerahi gelar “Dada Madopo Malomo” oleh Sultan Ternate yang memiliki arti pemimpin besar.

 Baca juga: Dianugerahi Gelar Adat Kesultanan Ternate, Jokowi: Kearifan Lokal Harus Kita Jaga

“Arti dari gelarnya itu sendiri adalah seorang pemimpin besar atau pemimpin sebuah negara besar yang mana dalam memimpin negara besar itu, kearifan dan bijaksananya seorang pemimpin itu lebih dikedepankan,” jelas Sultan Ternate dalam keterangannya usai prosesi penganugerahan.

Sultan Ternate menjelaskan bahwa sebelumnya Presiden Joko Widodo juga telah dinobatkan sebagai Pangeran Kesultanan Ternate dengan gelar Kaitjil.


Baca Juga: Tidak Hanya Berantas Pencurian Ikan, Ini Bukti Nyata Ketegasan KKP

“Beliau Yang Mulia Presiden Republik Indonesia juga dinobatkan sebagai Pangeran Kesultanan Ternate dengan gelar Kaitjil. Kaitjil itu pangeran atau garis kesatu dari Sultan Ternate,” ucapnya. 

Turut hadir dari prosesi penganugerahan yakni Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba.

|0|http://news.okezone.com/read/2022/09/28/337/2676435/gelar-adat-dada-madopo-malomo-dari-sultan-ternate-untuk-jokowi-ini-maknanya|1|https://img.okezone.com/content/2022/09/28/337/2676435/gelar-adat-dada-madopo-malomo-dari-sultan-ternate-untuk-jokowi-ini-maknanya-EIb6PEfgRU.jpg|2|news.okezone.com|E|

Astaga! Pelanggan Ini Pesan Kopi Espresso sampai 20 Shots

Rabu, 28 September 2022 – 09:22 WIB

VIVA Trending – Sebuah video yang memperlihatkan pelanggan membeli kopi espresso di Starbucks hingga 20 shots viral di TikTok. Video tersebut diunggah oleh akun @sk_d0ntplay yang diduga seorang barista bernama Stephanie seperti yang dilansir dari New York Post. 

Ia memposting monitor di balik mejanya sambil menyebutkan pesanan. Dalam layar terlihat tulisan ‘20 add shot’ (tambahan kopi 20 gelas) dengan tambahan ‘5 classic syrup’ (sirup manis).

Stephanie mengatakan pelanggan tersebut membeli espresso dengan tambahan 20 shots setiap hari. 

seorang pelanggan pesan kopi di Starbucks dengan tambahan 20 shots

seorang pelanggan pesan kopi di Starbucks dengan tambahan 20 shots

“Setiap hari wanita ini datang ke sini dan membeli tambahan 20 shots dengan lima pompa sirup klasik,” kata Stephanie dalam video. 

Harga 20 shots dibanderol dengan harga USD 20 (sekitar Rp300.000) sementara sirup lima kali pompa berada di harga 80 sen. Setelah pajak, total harga minuman tersebut adalah USD 22,57 (Rp341.000).

“Nah, ini lebih banyak espresso,” tulis Stephanie dalam keterangan unggahannya. 

|0|https://www.viva.co.id/trending/1525883-gokil-pelanggan-ini-pesan-kopi-espresso-sampai-20-shots|1|https://thumb.viva.co.id/media/frontend/thumbs3/2021/11/04/618358e754439-starbucks_665_374.jpg|2|www.viva.co.id|E|

VIDEO Viral Sejoli ABG Berbuat Mesum di Tawangmangu Hebohkan Warga Karanganyar

Laporan Wartawan Tribun Solo Mardon Widiyanto

TRIBUNNEWS.COM, KARANGANYAR – Sepasang muda mudi terekam kamera tengah berbuat mesum di Tawangmangu Karanganyar Jawa Tengah.

Video rekaman berdurasi 14 detik ini viral di media sosial.

Muda-mudi itu terekam sedang berbuat mesum di sebuah warung makan.di Cemoro Kandang, Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu.

Dalam video tersebut, sejoli itu tidak sadar ada yang merekamnya dari seberang warung.

Salah satu yang sempat mengunggah adalah akun Tiktok @glendoh_.

Tetapi tak berapa lama, postingan tersebut sudah lenyap dihapus.

Baca juga: Dua Honorer SKPD Pemprov Jawa Tengah Kepergok Berbuat Mesum dalam Mobil, Begini Nasibnya Kini

Tanpa rasa canggung, keduannya ABG ini langsung berciuman di lantai dua dalam warung tersebut.

Pada akhir video, terlihat kedua ABG ini meninggalkan warung tersebut dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri.

Tak ada keterangan jelas di mana dan kapan video ini diambil.

Tangkapan layar adegan senonoh sepasang muda-mudi di warung wilayah Tawangmangu Kabupaten Karanganyar.
Tangkapan layar adegan senonoh sepasang muda-mudi di warung wilayah Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. (Tangkapan layar video)


|0|https://www.tribunnews.com/regional/2022/09/28/video-viral-sejoli-abg-berbuat-mesum-di-tawangmangu-hebohkan-warga-karanganyar|1|https://cdn-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/ilustrasi-video-mesumkl.jpg|2|www.tribunnews.com|E|

Audit of charter school program finds big problems

The U.S. Education Department’s Office of Inspector General has released a new audit of the federal Charter School Programs that found some alarming results about how charter school networks have used millions of dollars in funding. Among other things, the audit found that charter school networks and for-profit charter management organizations did not open anywhere near the number of charters they promised to open with federal funding. This piece looks at the new audit and what it tells us

The reason this is not surprising is that investigations into the Charter School Programs by the Network for Public Education, an advocacy group that opposes the growth of charter schools, found that same problem, as well as others and reported it a few years ago. You can read my stories about their “Asleep at the Wheel” reports here and here. (The second report noted that the state with the most charter schools that never opened was Michigan, home to former education secretary Betsy DeVos, who has pushed to expand charter schools for decades.)

Report: U.S. government wasted up to $1 billion on charter schools and still fails to adequately monitor grants

Report: Federal government wasted millions of dollars on charter schools that never opened

Charter schools are publicly funded but privately managed. The federal charter program, which began in 1994 with the aim of expanding high-quality charters, had bipartisan support for years, but many Democrats have pulled back from the movement, citing the fiscal impact on school districts and repeated scandals in the sector. The Biden administration is making some changes to the program in an effort to stop waste and fraud and provide more transparency to the operation of charters.

What the Biden administration’s new rules for charter schools say

This piece was written by Carol Burris, executive director of the Network for Public Education and a former award-winning principal in New York. She has been chronicling the charter school movement and the standardized-test-based accountability movement on this blog for years. The Network for Public Education is an alliance of organizations that advocates for the improvement of public education and sees charter schools as part of a movement to privatize public education.

The story of a charter school and its for-profit operators

A new report issued by the Office of the Inspector General (OIG) entitled “The Effectiveness of Charter School Programs in Increasing the Number of Charter Schools” documents how states, charter management organizations, and charter developers often make wildly exaggerated claims regarding the number of charter schools they will open or expand to secure large grants.

The OIG, an independent watchdog of the U.S. Department of Education (the Department), found that for grants issued between 2013 and 2016, only 51 percent of the schools promised by Charter School Programs (CSP) recipients opened or expanded.

The OIG audit also exposed the sloppy record keeping and weak oversight that characterize CSP operations. Since 2006, the department has paid a private corporation, WestEd, millions of dollars to compile, check and update CSP records. WestEd’s present CSP contract exceeds $12 million. In total, WestEd has active contracts with the U.S. Department of Education worth more than $27.6 million. Yet an alarming number of grant records could not be found when requested by the OIG auditors. And while the Biden administration is attempting to clean up and reform the CSP, according to the independent OIG, more work needs to be done.

What did the Office of the Inspector General audit?

The audit had three goals. The first was to describe how the department’s Office of Elementary and Secondary Education tracked and reported the number of charter schools that opened and expanded using Charter School Program funds. A second goal was to determine whether CSP grant recipients actually delivered the number of charter schools they promised when they applied for their often multimillion dollar awards. Finally, the audit sought to determine how many schools were still open two years after CSP funding ended.

As its title stated, the audit was an attempt to measure the program’s effectiveness in fulfilling its mission. To conduct the audit, the OIG examined 2013 through 2016 CSP grant records. During that period, the department awarded 103 CSP grants to states, charter management organizations, or individual charter developers. Ninety-four were closely investigated by the OIG. The likely reason these years were chosen was that most grants are for five years. The auditors also found that the department often extends them further when grantees have not spent all of their money. Therefore, more recent grants were excluded because records were likely to be incomplete.

Incomplete and inaccurate records

The auditors noted that while the department, through WestEd, tracked spending and schools while grants were open, the tracking stopped as soon as the grant was complete. Therefore, the department had no way of knowing whether schools remained open beyond the years federal funds propped them up. This speaks to the purpose of the program — to open and expand high-quality charter schools.

When auditors asked the department to define the term high-quality, the department responded that the “CSP office does not determine whether a charter school is high-quality because state rules for determining high quality vary.”

“Additionally,” it said, “the determination of whether a charter school is a high quality is often the responsibility of charter school authorizers.” The department also told auditors that tracking a school’s existence after all money was doled out was not its job.

Even if the department wanted to do a quality check of schools as they were funding and expanding, the OIG found that there was no accurate base of information that they could rely on to determine whether they should continue what was often a multimillion-dollar grant. From the audit:

Although the CSP office created processes for tracking and reporting on charter schools that opened and expanded and charter schools that remained open through the grant performance period end date, those processes did not result in CSP grant recipients reporting precise, reliable, and timely information in their FPRs [final performance reports], APRs [annual performance reports], and data collection forms. The processes also did not result in the CSP office receiving all the necessary information to assess grant recipients’ performance or evaluate the overall effectiveness of the CSP.

Specifically, the department could not produce 13 percent of the required final reports from grantees and 43 percent of the required final data collection sheets. Auditors noted that grantees would report different numbers of schools opened or expanded among required collection forms and final reports. The accuracy of the final documents prepared by WestEd for the department was beyond the scope of the audit.

During our research for our second Asleep at the Wheel report, we found that the data collection sheets produced by WestEd and published in 2019 by then Education Secretary Betsy De Vos were replete with errors. Schools that had closed or never opened were reported as open or future. We also noted inaccuracies in recently submitted sheets we received from a Freedom of Information Act request, especially relating to the for-profit management status of the awardee.

But the OIG discovered a far worse problem yet. More than half of the schools that grantees committed to opening or expanding did not open or expand at all.

Charter schools are publicly funded — but there’s big money in selling them

CSP grantees failed to meet commitments

Grant applicants asked for and received millions of dollars based on their promises to open and expand charter schools. However, when the auditors examined 94 grantee applications, they found that many grantees fell far short of their commitments.

The OIG determined that based on the commitments made in the 94 applications, state education agencies, CMOs, and developers promised to open or expand 1,570 charter schools using CSP funds.

As of July 2021, approximately 75 percent of the grant funding had been spent, yet grantees had only opened or expanded 51 percent of the charters they had promised.

This begs the question, where did millions of tax dollars go? I identified grantees by matching applications on the department website along with numbers in the data set with grant codes in the OIG report.

In its 2016 CSP application, the Florida Department of Education put forth what it called a “bold and ambitious plan to … develop a high-impact system to dramatically improve the opportunities of educationally disadvantaged students. The department said that it would use the grant to “support the creation of 200 new high-quality charter schools over the next five years.”

Florida received $70.7 million to achieve its “bold and ambitious” plan. According to the OIG report, it had only opened 33 percent — or 66 — of the schools it promised to open as of July 2021, although it had spent over 51 percent of the CSP funds.

Colorado’s 2015 application promised that it would open 72 charter schools with its over 24.2 million dollar grant. In the end, it opened fewer than half — just 33 — and expanded three schools. Nevertheless, it spent 87.5 percent of its funds.

Tennessee ambitiously promised to open 114 charter schools. It opened just 16, though it managed to spend 63 percent of its grant. These states are not outliers. The report shows a pattern.

And CMOs also failed to deliver. The KIPP charter network promised 65 schools for its jumbo $48,750,000 grant, one that well exceeded most states. It delivered 34 schools and expanded one.

Finally, there are grants to developers that the department directly provides. The Innovation Development Corporation received a $405,730 CSP grant to open The Delaware Met. It was open for just a few months before it was shut down. It also received and spent $72,000 to open DE Stem. That school was shut down before it even opened. Willow Public School, a Washington charter school, took and spent a $602,875 grant, opened, ran into trouble, changed its name, and then shut down.

The department and the National Alliance for Public Charter Schools attribute the problem to authorizer reluctance and state caps on the number of schools that can open. Really? Every state that got a grant has a state board that can override local rejections of applications. State applicants and the department are also well aware of caps. Take the case of the 2018 $78,888,888 CSP grant to the New York State Department of Education, which was outside the scope of the OIG audit.

In the New York State application review, which you can find here, raters acknowledge that New York State had not even used up its previous grant which was open beyond its terms and that charter expansion would be limited by the state cap on the number of charters. Yet they gave the application high scores, and it was approved. Where did that 2018 money go? Over $10 million went to provide staff development in technology for charter schools.

Why do states and charter management organizations ask for jumbo grants knowing they cannot deliver? Because they want the money to fund their charter school operations.

States and charter management organizations get to keep 10 percent of the cut for grant administration and technical assistance to charter schools. The bigger the grant, the bigger the cut. Therefore, KIPP was allowed to keep nearly $5 million for its charter management organization, even though it fell way short of its commitment. The Florida Department of Education secured over $7 million for administrative services on its grant.

Second, there are no guidelines about how much an individual charter school can get. We have seen grants as low as $250,000 and grants to schools of $1.5 million. When a state realizes it cannot or will not meet its commitment, it just doles out larger amounts.

Third, until President Biden, no prior administration did anything about it over the Charter School Program’s existence. Therefore, states, CMOs, and individual schools realized pretty quickly that they could create grandiose applications, sometimes including falsehoods, and there would be no real consequences if commitments were never met.

The present department has taken a terrible beating for creating modest CSP reform regulations which are still being fought by the charter trade organizations and their proxies, including the Thomas B. Fordham Institute, a charter school authorizer. Challenges include both a lawsuit and a Republican-sponsored bill to overturn the new rules.

But as the OIG audit shows, reforms are desperately needed.

Is the Charter Schools Program financing white-flight academies?

|0|https://www.washingtonpost.com/education/2022/09/27/audit-charter-school-program-big-problems/|1|https://www.washingtonpost.com/wp-apps/imrs.php?src=https://arc-anglerfish-washpost-prod-washpost.s3.amazonaws.com/public/C6MC55UOBQI6TNXUAMZVMUBNZY.jpg&w=1440|2|www.washingtonpost.com|E|